Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Minta Hotel di Bali Tidak Lakukan PHK

Pemerintah meminta agar hotel di Bali yang terdampak kebijakan efisiensi tidak lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar tidak menambah pengangguran di Bali.
Ilustrasi Hotel di Bali - Freepik.
Ilustrasi Hotel di Bali - Freepik.

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah meminta agar hotel di Bali yang terdampak kebijakan efisiensi tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar tidak memunculkan pengangguran baru di Bali. 

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, mengaku sudah bertemu dengan asosiasi hotel seperti IHGMA untuk membicarakan dampak efisiensi terhadap hotel.

Seain itu, dalam waktu dekat Ni Luh bakal bertemu dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI untuk membahas masalah serupa. 

Wamenpar berjanji setiap masukam dari pelaku usaha akan dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah. Ni Luh meminta semua pelaku pariwisata mendukung kebijakan efisiensi karena tujuannya baik bagi negara. 

"Nanti kami akan bicarakan dengan PHRI. Kemarin memang dari perhimpunan General Manager (GM) hotel sempat menyampaikan ke kami. Nanti kami diskusikan dengan Ibu Menteri untuk kami lihat lebih detailnya. Untuk sementara ini dukung apa yang dilakukan Pak Presiden. Nanti Pak Presiden pasti akan mengevaluasi," ujar Ni Luh.

Sementara itu Gubernur Bali, I Wayan Koster juga meminta agar manajemen hotel tidak terburu-buru mengambil keputusan melakukan PHK karyawan.

Sebab, kebijakan efisiensi akan dievaluasi dan tamu dari wisatawan asing masih terbilang cukup besar di Bali.

Menurut Koster, jika berkaca dari kebijakan efisiensi dalam pemerintahan sebelumnya, pemerintah akan melakukan evaluasi secara berkala.

Jika memberi dampak yang tidak baik bagi ekonomi, khususnya pariwisata, akan dilakukan pelonggaran kebijakan efisiensi. 

Koster menyebut okupansi hotel yang tinggi dalam dua tahun terakhir sudah memberi keuntungan bagi manajemen atau owner hotel. Koster juga meminta pihak hotel untuk mendukung kebijakan efisiensi. 

"Sekarang Bapak Presiden menjalankan kebijakannya, kita dukung dulu. Nanti kan ada waktu tertentu beliau pasti akan mengevaluasi. Selain itu kalau mancanegara tidak berpengaruh, perjalanan dinas pegawai saja yang berkurang, kalau non pegawai PNS ya jalan - jalan tetap saja. Menurut saya dampaknya ke Bali enggak terlalu besar," ucap Koster.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper