Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia mendorong pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pangan untuk segera membentuk agar pemerintah lebih leluasa mengontrol harga pangan.
Saat ini baru tiga Kabupaten dari sembilan kabupaten/kota di Bali yang memiliki Perumda Pangan yakni Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Badung.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mendorong enam Kabupaten/Kota lainnya untuk segera merealisasikan pembentukan Perumda Pangan karena perannya yang penting dalam pengendalian inflasi, apalagi pembentukan Perumda tersebut sudah menjadi atensi dari Pemerintah Pusat.
"Saya minta seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali memiliki Perumda Pangan. Apabila di satu Kabupaten/ Kota kekurangan bahan pokok beras misalnya, bisa bertukar atau membeli dari Kabupaten lain yang ketersediaan berasnya masih aman, sehingga tidak akan terjadi kekurangan stok pangan, dan tidak menyebabkan harga yang tinggi. Hal ini penting untuk menjaga inflasi agar tetap stabil," jelas Dewa Indra saat Rakorwil bersama Pemkab dan BI dikutip Selasa (19/3/2024).
Dewa Indra juga menjelaskan keberadaan Perumda Pangan bertujuan untuk menyerap hasil pertanian dari masyarakat setempat, sehingga selain stok pangan aman, perekonomian masyarakatnya juga akan berputar secara sehat. Perumda yang sudah terbentuk dibuatkan sebuah forum oleh Pemprov Bali yakni Paiketan Perumda Pangan yang bertujuan untuk berkolaborasi mendorong perekonomian dan pengendalian harga pangan di Provinsi Bali. Hal ini merupakan salah satu program penguatan kelembagaan Perumda Pangan yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam melakukan upaya-upaya konkrit pengendalian inflasi di Bali.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa target inflasi 2024 adalah 2,5±1%, sehingga Balinusra harus memiliki langkah yang tepat untuk memitigasi potensi risiko inflasi di tahun 2024. Berbagai tantangan mengemuka di awal tahun, yaitu rangkaian hari besar keagamaan dari Januari hingga April, dan peningkatan permintaan saat musim liburan seiring dengan kenaikan jumlah wisatawan.
Baca Juga
Kemudian penurunan produksi komoditas pangan sesuai dengan pola musiman sehingga kurang mencukupi saat terjadi kenaikan permintaan. Hampir meratanya kenaikan harga komoditas pangan di nusantara sebagai dampak faktor cuaca, serta kekeringan dan semakin tingginya biaya input pertanian, seperti pupuk dan bibit.
Dalam jangka panjang peran Perumda atau Koperasi pangan sangat dibutuhkan terutama perannya sebagai offtaker komoditas pertanian yang diharapkan bisa menekan gejolak harga di pasar. Apalagi tekanan inflasi pada Februari cukup tinggi, utamanya untuk inflasi tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang masih di atas 5%. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sinergi program pengendalian inflasi untuk mendukung tercapainya sasaran inflasi tahunan bahan makanan di bawah 5%.
“Kami berharap Pemda dapat mengoptimalkan kelembagaan Perumda/BUMD Pangan yang memiliki peran strategis sebagai counterpart atau kanal dalam menjaga inflasi daerah,” ujar Erwin.
