Bisnis.com, DENPASAR – Para pekerja di Provinsi Bali mulai memanfaatkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Manfaat MLT ini berupaakses Kredit Pembiayaan Rumah (KPR). Program MLT KPR ini bertujuan untuk agar peserta BP Jamsostek mampu memiliki rumah tapak/rumah susun yang sehat layak dan terjangkau.
Manfaat MLT BPJS KetePeserta bisa memperoleh pinjaman untuk rumah tapak atau rumah susun. KPR maksimal adalah 500juta rupiah dengan jangka waktu kredit maksimal 30 tahun, termasuk Pengalihan KPR Umum menjadi KPR MLT (Over Kredit). Selain MLT KPR, BPJS Ketenagakerjaan juga meluncurkan MLT Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dengan nilai maksimal sebesar Rp150 juta. Kemudian pinjaman renovasi perumahan maksimal sebesar Rp200 juta.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, Papua, Kuncoro Budi Winarno menjelaskan sepanjang 2023, sudah ada 22 ajuan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan di Bali, baik untuk mengakses KPR maupun Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP).
“Kami sudah menerima 22 ajuan MLT perumahan dan MLT pinjaman uang muka dari target 48 ajuan di 2023. Program ini diluncurkan memang untuk mensukseskan program perumahan pemerintah dan juga untuk memudahkan peserta BPJS memiliki rumah,” jelas Kuncoro, Kamis (28/12/2023).
Pada 2023, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan lebih banyak peserta yang belum memiliki rumah untuk memanfaatkan program tersebut. Syaratnya peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal satu tahun. Selain itu, terdaftar minimal tiga program antara lain Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran.
Untuk lokasi perumahan, mayoritas berada di Kabupaten Tabanan, karena secara harga masih sesuai dengan harga yang ditentukan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga sudah bekerjasama dengan Bank BPD Bali dan Bank BTN untuk merealisasikan program tersebut. Kuncoro berharap semakin banyak peserta yang memanfaatkan MLT terutama bagi peserta yang belum memiliki rumah.
Baca Juga
Selain itu, program MLT ini juga digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi kesesuaian data pekerja, karena jika perusahaan menyetorkan data gaji pegawainya lebih rendah dari nilai gaji sebenarnya. Maka akan terdeteksi saat pengajuan MLT Perumahan. “Ini kami manfaatkan untuk menertibkan perusahaan yang masih PDS Upah juga, karena ada perusahaan yang menyetorkan data gaji sebenarnya ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Kuncoro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
