Bisnis.com, DENPASAR – Realisasi belanja negara di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga November 2023 tercatat Rp22,55 triliun atau 86,06% dari pagu sebesar Rp26,20 triliun yang dialokasikan hingga Desember 2023.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp8,23 triliun atau 82,93% dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp14,32 triliun atau 87,98%.
Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Mariyono menjelaskan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 29 November 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp97,62 miliar atau naik 1,20% (YoY) dibandingkan pada periode yang sama (yoy).
“Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga di NTB ini lebih tinggi dibandingkan wilayah Bali, dengan realisasi 79,66% dan wilayah NTT 77% untuk periode yang sama,” jelas Mariyono dikutip dari siaran pers, Kamis (30/11/2023).
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi belanja pegawai, kemudian belanja modal dan belanja barang. Belanja pegawai hingga November 2023 terealisasi sebesar Rp2,79 Triliun atau 91,41% dari pagu sebesar Rp3,04 triliun.
Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp33,63 miliar atau 1,22% dibandingkan dengan 2022 pada periode yang sama (yoy). Kenaikan realisasi belanja pegawai ini ditopang oleh belanja gaji pokok TNI/POLRI, belanja tunjangan lauk pauk TNI/POLRI, belanja tunjangan tenaga pendidik non PNS, belanja tunjangan profesi guru, serta belanja tunjangan fungsional PNS.
Baca Juga
Belanja barang hingga November 2023 terealisasi Rp2,91 triliun atau 79,26% dari pagu sebesar Rp3,67 triliun. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp378,10 miliar atau 14,93% dibandingkan dengan pada periode yang sama di 2022.
Peningkatan realisasi belanja barang didorong oleh meningkatnya kegiatan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik untuk kegiatan operasional sehari-hari perkantoran, untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya, belanja barang pemberian penghargaan dalam bentuk uang, belanja jasa profesi, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, serta belanja tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.
Adapun realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp2,51 triliun atau 78,96% dari pagu sebesar Rp3,18 triliun. Realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar 11,32% dibandingkan dengan periode yang sama di 2022 (yoy). Kontribusi terhadap penurunan realisasi belanja modal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya penambahan pagu di tengah tahun, faktor ketersediaan material, serta beberapa faktor lainnya.
Sementara itu, realisasi belanja bantuan sosial hingga November 2023 sebesar Rp20,46 miliar atau 99,39% dari pagu sebesar Rp20,59 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6,61 miliar atau 47,79% dibandingkan dengan periode yang sama di 2022. kenaikan belanja bantuan sosial berasal dari belanja Bansos untuk rehabilitasi sosial dalam bentuk barang dan perlindungan sosial dalam bentuk barang.
