Bisnis.com, DENPASAR - Calon Presiden Ganjar Pranowo angkat suara soal pencopotan baliho Ganjar - Mahfud dan atribut PDI Perjuangan saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gianyar, Bali.
Ganjar mempertanyakan pencopotan baliho tersebut apakah memang perlu dilakukan, menurutnya jika tidak melanggar ketentuan seharusnya tidak perlu dilakukan pencopotan. "Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu yah? Memang kalau ada yang melanggar silakan dicopot tapi kalau tidak ada yang melanggar yah sebaiknya tidak perlu berlebihan, itu akan baik," jelas Ganjar di Denpasar, Rabu (1/11/2023).
Menurut Ganjar semua aparatur negara di daerah harus netral untuk menjaga kondusifitas Pilpres dan Pileg 2024. Ganjar menyebut baliho tersebut sudah dipasang kembali setelah ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster berkomunikasi ke bawah.
"Tapi saya senang karena saya udah komunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement kemudian dipasang lagi. yah kita semua belajar lah. Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan dengan baik. Aparatur semua bisa netral, itu penting," ujar Ganjar.
Penurunan Baliho dan atribut PDI Perjuangan di sekitar area kunjungan Presiden memang terjadi pada Selasa (31/10/2023). Sekretaris Daerah Bali, Dewa Made Indra mengklarifikasi penurunan atribut Parpol tersebut tidak ada motif politik dan merupakan keputusan bersama melalui rapat koordinasi jelang kunjungan Presiden Jokowi.
Sekda Dewa Indra Jelaskan Pembersihan Alat Sosialisasi dan Atribut Politik Kesepakatan Bersama dalam Rakorwil Jelang Kunjungan Presiden. Penurunan baliho tersebut sudah dikoordinasikan dengan Kabupaten Gianyar sebagai titik lokasi sejumlah kunjungan kepala negara. Juga telah disampaikan kepada Pemkab setempat untuk berkoordinasi dengan pemilik alat sosialisasi yang terpasang di sekitar lokasi acara baik partai politik, calon legislatif maupun tim sukses.
Baca Juga
“Sayangnya pada hari acara kami melihat di lokasi acara masih terpasang (baliho) dalam radius 200 meter. Acara Bapak Presiden di Desa Batubulan diisi dengan bantuan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi kebijakan pengendalian inflasi. Karena itu untuk menjaga netralitas acara tersebut dari nuansa politik, maka semua alat sosialisasi politik diminta dibersihkan sementara di lokasi acara. Oleh karenanya, ditugaskan Kasat Pol PP Provinsi Bali dan jajaran untuk turun langsung menertibkan alat sosialisasi yang berada dalam radius tersebut,” jelas Dewa Indra.
Tanggapan Jokowi
Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima informasi dari Pj Gubernur Bali terkait pemindahan atribut partai politik di Bali saat kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu.
"Dan ini tadi memperoleh informasi dari (Pj) Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi saat kunjungan kerja di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Presiden menyampaikan bahwa terkait atribut partai itu, pemerintah termasuk aparatur sipil negara, TNI serta Polri harus netral.
"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," tegasnya dilansir Antara.
Oleh sebab itu, kata dia, pemindahan beberapa atribut partai politik oleh pemerintah kabupaten/kota serta provinsi, semestinya meminta izin kepada pengurus partai di daerah agar tidak menimbulkan miskomunikasi.
"Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," terangnya.
Saat ditanya apakah pemerintah daerah atau ASN di Bali yang melakukan pemindahan/pencopotan atribut partai tidak netral, Jokowi menekankan bahwa yang terpenting adalah melakukan komunikasi dengan pengurus partai di daerah.
"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata dia.
Sedangkan apabila atribut partai melanggar aturan daerah dan merusak tata kota, Presiden Jokowi menyebut hal itu merupakan urusan dari pemerintah daerah.
