Bisnis.com, DENPASAR – Kemacetan parah menjadi momok bagi empat daerah di Bali yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) karena sulitnya pengembangan ruas jalan di kawasan tersebut sementara jumlah kendaraan pribadi terus bertambah.
Empat daerah tersebut merupakan jantung perekonomian, pariwisata dan sekaligus menjadi pusat aktivitas penduduk Bali. Kepadatan kendaraan di empat daerah yang saling terhubung ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata Bali. Mayoritas masyarakat yang bekerja menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor dan mobil pribadi membuat kemacetan di sepanjang jalan tidak bisa dihindari.
Aktivitas pariwisata juga sebagian besar menggunakan transportasi mobil, bus mini hingga bus kapasitas besar. Semuanya bergerak di dalam waktu bersamaan di ruas jalan yang terbatas. Di sejumlah kawasan pariwisata seperti Canggu, Kuta, Seminyak dan Ubud ruas jalan kecil yang idealnya hanya bisa dilewati oleh sepeda motor, namun semua jenis kendaraan menggunakan jalan tersebut sehingga kemacetan setiap hari tidak bisa dihindarkan.
Sementara itu pertumbuhan sepeda motor sudah setara dengan jumlah penduduk Bali. Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PUPR, Ervan Maksum beberapa waktu lalu menyebut jumlah sepeda motor di Bali mencapai 4,4 juta unit. “Jumlah ini setara penduduk Bali, makanya bayi baru lahir di Bali ini sudah punya sepeda motor,” jelas Ervan saat menghadiri kick off Studi Kelayakan e-BRT dikutip pada Jumat (20/10/2023).
Menurutnya, Kebiasaan masyarakat Bali menggunakan kendaraan pribadi harus segera diubah ke transportasi massal, apalagi Bali memiliki target untuk zero emission pada 2045, sehingga kehadiran transportasi massal yang ramah lingkungan tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah melalui proyek strategis transportasi nasional memulai proses pembangunan transportasi massal yakni Light Rail Transit (LRT) dan Electric Bus Rapid Transit (e-BRT).
Kedua moda transportasi ini sedang dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study (FS), FS LRT dibiayai oleh investor Korea Selatan sedangkan EBRT dibiayai oleh MCC Amerika Serikat melalui dana hibah.
Baca Juga
Kepala Dinas Perhubungan Bali, IGW Samsi Gunarta mengakui jika pengembangan ruas jalan di kawasan Sarbagita sangat terbatas, bahkan di masa depan tidak bisa dikembangkan lagi karena terbatasnya lahan. “Pengembangan jalan tidak bisa terus dilakukan, oleh sebab itu masyarakat harus dialihkan menggunakan transportasi massal,” ujar Syamsi.
Merujuk data Pemprov Bali per 2021, panjang ruas jalan di seluruh Bali baik jalan negara, jalan provinsi maupun jalan Kabupaten 8.695,86 km. Sedangkan ruas jalan di daerah Sarbagita 3.118,74. Pertumbuhan jalan baru maupun pelebaran jalan di kawasan ini terbilang minim karena sangat terbatasnya lahan.
Pengamat Transportasi dari Universitas Udayana, Putu Alit Suthanaya juga mengakui jika pertambahan jalan di kawasan Sarbagita sulit dilakukan karena berbagai kendala, walaupun dia optimis peluang tersebut masih ada.
“Masih ada beberapa peluang seperti saat dilakukan pelebaran Jalan Imam Bonjol Denpasar tapi sangat terbatas. Untuk membangun jalan baru sangat sulit mencari trase jalan di wilayah perkotaan. Pembangunan infrastruktur jalan layang (elevated) terkendala aspek sosial budaya,” jelas Suthanaya kepada Bisnis.
Menurut Guru Besar Unud ini, jalan keluar yang harus ditempuh adalah dengan mengurangi beban lalu lintas di jalan. Pengurangan beban lalu lintas ini dapat dilakukan dengan cara memindahkan sebagian pengguna kendaraan bermotor pribadi ke sistem angkutan umum massal.
Menurutnya Bali secara umum dan Kawasan Sarbagita khususnya, akan memerlukan sistem angkutan umum massal sebagai tulang punggung (backbone) sistem transportasi darat sebagai salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara aspek supply dan demand transportasi.
Akan tetapi, Suthanaya menekankan pembangunan moda transportasi massal seperti LRT, e-BRT harus dilakukan dengan studi kelayakan yang memadai sehingga pembangunannya benar – benar memberikan solusi bagi transportasi Bali.
