Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk memperbaiki jalan rusak di seluruh Indonesia termasuk yang selama ini diadukan oleh warga.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan dengan anggaran Rp32,7 triliun, pemerintah pusat akan memperbaiki jalan nasional hingga jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Menurut Basuki Presiden sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai payung hukum perbaikan jalan rusak.
"Anggaran tersebut akan digelontorkan bertahap, tahap pertama Rp14,6 triliun untuk 573 ruas jalan di daerah," jelas Basuki disela acara pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) di Denpasar, Minggu (18/6/2023) sore.
Realisasi anggaran tahap pertama tersebut ditargetkan mulai pada Juli 2023 sehingga bisa optimal sampai akhir tahun. Basuki menjelaskan diambil alihnya kewenangan daerah melalui Inpres untuk mempercepat pembenahan infrastruktur yang menjadi tulang punggung ekonomi warga. Basuki juga mengakui jika jalan di setiap daerah memiliki tantangan di berbeda.
Misalnya di Halmahera dan Nusa Tenggara Barat (NTB) jalannya bagus dan tahan lama karena tidak ada truk dalam kapasitas besar yang melintas. Berbeda dengan di Sumatera yang merupakan daerah sawit sehingga dilintasi oleh truk bermuatan sawit setiap hari.
"Tentu kami akan prioritaskan jalan yang rusak parah. Ini juga menjadi evaluasi ke depannya, idealnya jalan itu lima tahun harus dipelihara," ujar Basuki.
