Bisnis.com, DENPASAR – Kebutuhan listrik Bali saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diproyeksikan meningkat seiring dengan meningkatnya kedatangan wisatawan selama periode Nataru.
PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali memproyeksikan beban puncak listrik selama periode nataru mencapai 952 Mw, meningkat 38 MW jika dibandingkan kondisi normal yang beban puncaknya 914 Mw.
General Manager PLN UID Bali, I Wayan Udayana, menjelaskan menghadapi Nataru, ketersediaan listrik di Bali sudah lebih dari cukup untuk mengantisipasi peningkatan pemakaian listrik dari sektor pariwisata seperti hotel, restoran, cafe hingga tempat ibadah.
“Daya mampu atau ketersediaan listrik Bali 1.300 Mw, sementara beban puncak saat Nataru kami proyeksikan 952, masih ada cadangan 348 Mw. Jadi kami sudah benar-benar siap untuk antisipasi penggunaan listrik. Termasuk juga kesiapan personel yang akan siaga penuh selama Nataru, kami sudah siapkan 300 orang personel PLN,” jelas Udayana kepada media, Rabu (21/12/2022).
Menurut Udayana, beban puncak listrik sebesar 952 Mw saat Nataru 2022 belum melampaui beban puncak seperti sebelum pandemi Covid -19 atau saat Nataru pada 2018, 2019, Saat itu beban puncak pada periode Nataru mencapai 980 Mw. Beban puncak tersebut akan normal kembali ketika sektor pariwisata sudah sepenuhnya kembali normal.
Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat, beban puncak listrik saat periode Nataru diproyeksikan mencapai 295 MW, dengan cadangan daya 189 MW, relatif lebih tinggi 4,3 persen dibandingkan dengan periode Nataru pada 2021. Sama dengan Bali, peningkatan pemakaian listrik diproyeksikan akan terjadi di sektor pariwisata seperti di hotel, villa, restoran.
Baca Juga
General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, Sudjarwo, menjelaskan untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama Nataru di NTB, PLN telah menyiapkan 1.131 personel, terdiri dari 432 personel di pulau Lombok, 341 personel di wilayah Sumbawa dan 358 personel di wilayah Bima.
“Masa siaga ditetapkan mulai 19 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023, dan dilakukan pembatasan terhadap pekerjaan terencana yang berpotensi mengganggu keamanan pasokan tenaga listrik, kecuali kondisi emergency atau perbaikan kerusakan peralatan yang jika tidak diperbaiki akan mempengaruhi keandalan,” jelas Sudjarwo dalam siaran pers.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
