Bisnis.com, DENPASAR – Pusat Investasi Indonesia (PIP) Kementerian Keuangan menargetkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Badung, menjadi percontohan atau pilot project penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi).
Dipilihnya Badung sebagai percontohan karena terdapat Potensi beberapa BUMDes yang ada di kabupaten Badung telah berhasil menjalankan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), seperti BUMDes desa Tibubeneng, kecamatan Kuta Utara. Tibubeneng sendiri merupakan BUMDes pertama yang dijadikan percontohan penyaluran pembiayaan UMi.
Direktur PIP Ririn Kadariyah menjelaskan Bumdes tersebut akan didampingi agar memenuhi syarat sebagai penyalur kredit UMi. Pendampingan Bumdes akan bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yang membawahi pembangunan desa.
"Kami melihat BUMDes desa Tibubeneng sudah punya potensi untuk penyaluran kredit UMi, kami akan damping agar syaratnya segera terpenuhi, seperti pembentukan Lembaga Keuangan Mikro [LKM]. Jadi kami dari PIP akan mengoptimalkan potensi Bumdes Tibubeneng, jika pilot project ini sukses, maka akan berlanjut ke Bumdes yang lain di Badung," jelas Ririn kepada Bisnis, Jumat (19/8/2022).
Sejak 2017 hingga 2022, PIP telah menyalurkan Rp8,36 miliar kredit UMi di Kabupaten Badung, dengan jumlah debitur mencapai 1.888 orang. Nilai tersebut berpotensi semakin bertambah jika BUMDes masuk sebagai penyalur pembiayaan Umi.
Upaya PIP menggandeng BUMDes juga bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi Bali yang telah terpuruk selama pandemi Covid-19.
Baca Juga
"Langkah ini bagian dari usaha PIP membantu percepatan pemulihan ekonomi Bali melalui penyaluran kredit UMi," imbuh Ririn.
Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Nugroho Setijo menjelaskan bahwa BUMDes sebagai salah satu penyalur kredit UMi akan berdampak positif terhadap pengembangan UMKM di daerah, khususnya usaha mikro dan kecil. Pasalnya, kredit UMi memberi kesempatan bagi generasi muda yang belum memiliki usaha bisa mengakses pembiayaan.
Menurut Nugroho, di kabupaten Badung sendiri terdapat 11 BUMDes yang siap secara kelembagaan atau memenuhi syarat sebagai penyalur kredit Umi. Kesiapan tersebut dilihat dari sudah BUMDes yang sudah memiliki badan hukum dan unit usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sehingga tinggal dibina untuk membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
"Kami melihat 11 Bumdes tersebut sudah siap secara kelembagaan, dan bisa disiapkan sebagai pilot project selanjutnya dengan untuk penyaluran UMi," jelas Nugroho.
