Bisnis.com, MATARAM - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Barat menargetkan lima pondok pesantren baru akan bergabung dalam pengembangan ekonomi persantren melalui Himpunan Bisnis Ekonomi dan Pesantren (Hebitren).
Melalui Hebitren, lima pesantren tersebut akan menjadi holding atau induk usaha beberapa pesantren lain yang ada di NTB. Kepala Perwakilan BI NTB Heru Saptaji menjelaskan saat ini sudah ada pesantren yang menyatakan diri siap mengembangkan Hebitrend pada 2022.
"Saat ini ada tiga pesantren yang siap bergabung, kami terus melalukan komunikasi. Pada dasarnya kami siap melakukan pendampingan bagi pesantren yang memiliki komitmen mengembangkan kemandirian pesantren. Target kami ada lima pesantren baru sebagai holding Hebitren," jelas Heru, Minggu (5/12/2021).
Pengembangan Hebitren merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah di NTB. Dengan pondok pesantren yang berjumlah 684, dan 95 persen berpenduduk muslim, NTB menargetkan ekonomi syariah sebagai poros ekonomi daerah.
Heru menjelaskan, kemandirian pesantren menjadi salah satu kunci memajukan ekonomi daerah. "Kami ingin memajukan kemandirian yang fundamental di pesantren, bukan dadakan, dasarnya harus kuat, fundamental mindset untuk maju harus kuat, sehingga berkelanjutan," kata Heru.
Saat ini ada lima pesantren yang menjadi holding hebitrend yakni pondok pesantren Darun Nahdlatain NWDI Pancor Lombok Timur, pondok pesantren Thohir Yasin, pondok pesantren Al-Kautsar Al-Gontory, pondok pesantren Nurul Haramain dan pondok pesantren Nurul Bayan.
Baca Juga
Berbagai usaha dikembangkan oleh pondok pesantren tersebut, seperti pondok pesantren Thohir Yasin yang mendirikan minimarket Thohir Yasin Mart dengan basis pembayaran digital. Pesantren ini mengembangkan produk dengan kemasan sendiri, kemudian dipromosikan dan dikelola secara digital selain cara konvensional.
Selain melalui Hebitren, pengembangan ekonomi syariah di NTB dilakukan melalui pembangunan kawasan industri halal, pengembangan pariwisata halal. Bahkan pemerintah telah menganggarkan Rp500 miliar untuk pembangunan industri halal di Lombok Barat. (K48)
