Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Indonesia melakukan pembahasan dengan tim PBB sebelum penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Nusa Dua, Bali pada 2022 nanti.
Koordinasi dan kehadiran kedua belah pihak ini akan memberikan masukan-masukan penting, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali I Made Rentin mengatakan penyebaran Covid-19 di Bali mulai dapat dikendalikan. Saat ini seluruh wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota berada pada zona risiko rendah. Namun, diakuinya, potensi risiko penyebaran masih tetap ada.
“Pada tanggal 14 Oktober 2021, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali telah memutuskan untuk membuka pelaku perjalanan dari luar negeri untuk masuk ke Bali, sampai saat ini diputuskan sebanyak 19 negara diperbolehkan masuk ke Bali,” katanya seperti dikutip dalam rilis, Selasa (19/10/2021).
I Made Rentin juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan mulai dari penyusunan pedoman, seperti akomodasi karantina dan simulasi untuk menerima pelaku pejalanan dari luar negeri.
Dalam mempersiapkan gelaran internasional ini, Pemprov Bali telah melakukan beberapa persiapan, antara lain melakukan sertifikasi CHSE tempat akomodasi, venue serta fasilitas pendukung.
Baca Juga
I Made Rentin menambahkan, pemerintahnya telah melakukan penyiapan pelaksanaan sertifikasi kesiapsiagaan bencana, khususnya di kawasan ITDC.
“Pemutakhiran rencana kontinjensi dan protokol tetap penanggulangan bencana, termasuk Covid-19, serta upaya strategis pengendalian pandemi maupun optimalisasi pengawasan penerapan protokol kesehatan dan pengetatan pintu masuk Bali,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sudirman berharap penyelenggaraan GPDRR ketujuh pada tahun depan dapat menjadi momentum untuk pemulihan dan membangun ketangguhan dari pandemi maupun bencana lainnya, dengan penguatan pada pengurangan risiko bencana dalam menyikapi risiko sistemik.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan Pemerintah Indonesa telah menyiapkan kebijakan dan strategi percepatan penanganan Covid-19, yang dilakukan dengan kolaborasi multipihak.
“Namun memperhatikan kemungkinan perkembangan masalah Covid-19 ke depan ini dalam persiapan Pemerintah Indonesia tetap menyiapkan beberapa alternatif skenario-skenario pelaksanaannya,” sebutnya.
Di hadapan tim PBB, Raditya menekankan bahwa Presiden RI Joko Widodo dan legislatif memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan GPDRR 2022 di Bali.
Selain itu, Raditya menyatakan isu yang tidak kalah penting yaitu kesiapsiagaan bencana, tak hanya Covid-19 tetapi juga ancaman bencana alam, seperti gempa bumi dan erupsi gunung api yang sempat mengalami erupsi beberapa tahun lalu.
Agenda diskusi perwakilan kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi serta tim PBB memfokuskan pada beberapa isu, seperti tempat penyelenggaraan, fasilitas, substansi, aksesibiitas, keamanan dan keselamatan, protokol, media, komunikasi, jaringan IT, dan isu lain, khususnya antisipasi dampak Covid-19.
