Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

APBD Bali Tumbuh Terbatas

Penurunan pendapatan daerah disebabkan berkurangnya transfer pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah (PAD).
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 08 Maret 2021  |  16:19 WIB
Wisatawan berjalan di dekat patung Gajah Mina saat mengunjungi Pantai Pererenan, Badung, Bali, Senin (1/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Januari 2021 mengalami penurunan sebesar 89,05 persen dibandingkan dengan bulan Januari 2020, yaitu dari 1,29 juta kunjungan menjadi 141,26 ribu kunjungan. - Antara/Nyoman Hendra Wibowo.
Wisatawan berjalan di dekat patung Gajah Mina saat mengunjungi Pantai Pererenan, Badung, Bali, Senin (1/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Januari 2021 mengalami penurunan sebesar 89,05 persen dibandingkan dengan bulan Januari 2020, yaitu dari 1,29 juta kunjungan menjadi 141,26 ribu kunjungan. - Antara/Nyoman Hendra Wibowo.

Bisnis.com, DENPASAR — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Bali tumbuh terbatas selama 2020 seiring dengan penurunan realisasi pendapatan.

Berdasarkan data Bank Indonesia, pada kuartal IV/2020 realisasi pendapatan Bali tercatat senilai Rp21,36 triliun atau turun 0,1 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, realisasi belanja daerah pada periode tersebut adalah senilai Rp22,04 triliun atau turun 0,09 persen (yoy).

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali M. Setyawan Santoso mengatakan penurunan pendapatan daerah disebabkan berkurangnya transfer pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan transfer pemerintah pusat yang menurun berkaitan dengan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Di satu isi, PAD Bali mengalami penurunan terutama disebabkan aktivitas pariwisata yang turun. Meskipun demikian, penurunan PAD yang lebih dalam tertahan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan seperti relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berupa pemutihan sanksi administratif, termasuk pemanfaatan elektronifikasi untuk mendukung pelayanan selama pandemi Covid-19.

"PAD untuk provinsi sebagian besar bersumber dari Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan penerapan insentif dan penghapusan denda keterlambatan, maka pemilik Kendaraan bermotor termotivasi untuk melakukan pembayaran pajaknya," katanya kepada Bisnis, Senin (8/3/2021).

Bali selama 2020 juga bisa menahan penurunan realisasi belanja daerah yang lebih dalam karena adanya pemilihan umum kepala daerah.

Lebih lanjut, adanya penurunan pendapatan, juga membuat pemerintah daerah melakukan berbagai penyesuaian belanja. Hal tersebut termasuk penundaan proyek nonprioritas dari komponen belanja modal serta pemangkasan belanja barang dan jasa, pembatasan dinas pada komponen belanja pegawai yang dialihkan untuk penanganan pandemi.

"Tahun ini akan lebih baik, karena perekonomian tumbuh lebih baik dibandingkan 2020," sebutnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bali
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top