Bisnis.com, DENPASAR - Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali dipastikan akan mendapatkan pinjaman lunak senilai Rp9,9 triliun lewat penempatan uang negara di perbankan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pinjaman lunak atau soft loan yang senilai Rp9,9 triliun tersebut akan memastikan mesin pariwisata dapat terus hidup di tengah upaya pemulihan sehingga nantinya Bali siap menyambut wisatawan ketika pandemi telah teratasi.
Program ini dinilai akan menajdi darah segar bagi pariwisata dan ekonomi kreatif Bali.
Rencananya, dana pinjaman lunak ini akan selayaknya penemapatan uang negara di perbankan yang disalurkan ke pelaku usaha lewat program pemulihan ekonomi nasional.
"Cash is king, karena ini sekarng teman-teman pariwisata lokomotifnya berhenti dan ini bagaimana caranya lokomotif ini muali dinyalakan," katanya seusai melakukan rapat di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Bali, Kamis (28/1/2021).
Sandi menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas mengenai kemungkinan pemberian pinjaman lunak kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Selepas dari Bali, Sandi berencana akan bertemu dengan Menteri Perekonomian Arilanggo Hartanto untuk membahas kemungkinan pemberian pinajaman lunak ini.
Baca Juga
"Saya bilang ke Pak wagub supaya program ini bisa karena sudah sangat ditunggu dari teman-teman pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengharapkan pinjaman lunak ini dapat segera bisa diakses pelaku usaha di Bali pada Janauri 2021 ini. Pihaknya pun menghrapkan pinjaman lunak tersebut dapat memberikan bunga dibawah kredit usaha rakyat (KUR) atau lebih rendah dari 3%.
"Secepatnya ya, kalau bisa Januari, harapan kita Januari," katanya.
Cok Ace, sapaan akrabnya, mengatakan pelaku usaha yang bisa mengakses pinjaman lunak tersebut kemungkinan akan diseleksi meneysuiakan dengan beberapa kriteria. Sejumlah kriteria yang harus dipenuhi yakni perizinan, pemilik usaha yang berdomisili di Bali, hingga besar kecilnya kapasitas usaha.
"Maksimal berapa tidak ada, tergantung kemampuan dari masing-masing pelaku usaha, kan nanti juga akan melihat PHR," sebutnya.
