Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali meraih predikat terbaik dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2020 mengungguli Pemprov Jawa Barat dan Kepulauan Riau dengan capaian nilai 87,5 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan pencapaian ini berhasil diraih karena Pemprov telah melaksanakan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan menerapkan sistem pangadaan secara daring yang terjamin transparansinya karena tidak ada lagi kontak langsung antara rekanan dengan pejabat pengadaan.
"Bahkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilanya Rp50 juta ke bawah, Pemprov Bali telah memanfaatkan e-marketplace," tuturnya dalam rilis yang diterima Bisnis, Jumat (18/12/2020).
Menurutnya karena berbagai terobosan yang dilakukan, UKPBJ Bali juga berhasil meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sementara itu, aksi kedua dalam Stranas PK yang telah dilaksanakan adalah penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui percepatan sistem merit.
Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada menerangkan bahwa serangkaian memperingati Hakordia Tahun 2020, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan seperti sosialisasi dengan himbauan pemasangan spanduk Hakordia 2020 bagi seluruh perangkat daerah, instansi vertikal/lembaga di Provinsi Bali, SMA/K Negeri se-Bali, dan Majelis Desa Adat (MDA).
Kegiatan lainnya yakni pembuatan film pendek dengan durasi dua menit, yang merupakan hasil kerja sama antara Inspektorat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan beberapa perangkat daerah terkait yang melaksanakan bidang pendapatan dan perijinan serta pengadaan barang/jasa.
Baca Juga
"Komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov Bali sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru," jelasnya.
