Bisnis.com, NUSA PENIDA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan Pelabuhan Sampalan-Bias Munjul, Nusa Penida, Bali, dapat dirampungkan dalam waktu sembilan bulan dari saat ini atau tidak sampai melebihi Juni 2021.
"Saya minta Pak Dirjen harus selesai, jangan sampai lebih bulan Juni. Insya Allah bisa selesai dalam waktu sembilan bulan," kata Menhub Budi Karya Sumadi saat menyampaikan sambutan pada acara peletakan batu pertama pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sampalan dan Bias Munjul, Nusa Penida, Klungkung, Senin (3/8/2020).
Pembangunan Pelabuhan Sampalan-Bias Munjul tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Kota Denpasar, dengan Nusa Penida dan Nusa Lembongan, Klungkung, yang berada di tenggara Pulau Bali.
Menhub Budi Karya dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali, Bupati Klungkung, dan Forkompimda Klungkung dan Bali, yang telah secara aktif memberikan usulan pembangunan pelabuhan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
Bahkan saat dirinya menyampaikan izin kepada Presiden untuk ke Bali, ujar dia, Presiden juga langsung menitipkan salam untuk masyarakat Klungkung dan masyarakat Bali.
"Bapak Presiden sangat cinta Bali. Bali adalah tujuan wisata utama. Dalam konsep pemikiran Bapak Presiden, Bali akan menjadi super hub turis tidak saja bagi Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara," ucap Menhub.
Baca Juga
Selain itu Presiden Joko Widodo juga menitipkan pesan supaya memberikan perhatian khusus pada Bali karena akan memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia.
Biaya pembangunan Pelabuhan Sampalan-Biasa Munjul tersebut dianggarkan sebesar Rp196,3 miliar dari APBN. Pembangunan Pelabuhan Sampalan membutuhkan anggaran Rp86,7 miliar dan untuk di Bias Munjul menyerap anggaran sebesar Rp119,6 miliar.
Tahun depan pihaknya juga berencana memberikan bantuan kapal sehingga bagi masyarakat yang ingin bersembahyang ke Nusa Penida tidak perlu lagi angkat-angkat kain karena takut basah terkena air laut.
Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan terima kasih atas komitmen dan dukungan anggaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena itu sangat berarti bagi Bali dalam mewujudkan pembangunan darat, laut, udara secara terintegrasi dan terkoneksi sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
"Masyarakat Nusa Penida harus berbangga, bersyukur, berbahagia karena kita miliki Presiden yang betul-betul memiliki komitmen kuat untuk membangun infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Pembangunan pelabuhan tersebut, lanjut dia, sekaligus mejadi sejarah bagi Bali karena sejak dahulu Nusa Penida belum pernah memiliki pelabuhan.
Ada tiga alasan , kata dia, menyatukan akses dua pulau yang terletak di tenggara Pulau Bali itu dan konsepnya sudah muncul sejak tahun 2017.
"Waktu itu masih mimpi. Begitu saya dilantik (jadi Gubernur), segera saya wujudkan. Hanya saja sempat terkendala Covid-19, dan sekarang kembali berjalan," ujarnya.
Nusa Penida meskipun merupakan pulau kecil, menurutnya memiliki arti penting bagi masyarakat Bali. Di sana terdapat Pura Ratu Gede Dalem Ped yang disakralkan.
"Persoalannya ketika ada upacara agama dan warga harus menyeberang, mereka harus melewati air untuk sampai ke perahu pengantar, ucapnya.
Fasilitas penyeberangan itu juga untuk memudahkan aktivitas warga di Nusa Penida, dalam mengakses wilayah Klungkung daratan dan Denpasar.
Selain itu Nusa Penida menjadi saat ini cukup terkenal di seantero dunia sebagai destinasi wisata yang unik. Dengan kemudahan akses yang ada, pulau itu bisa menjadi roda penggerak ekonomi untuk kesejahteraan warganya.
Gubernur Koster mengatakan desain pelabuhan tersebut sudah difinalkan dan disetujui Menhub Budi Karya Sumadi. Oleh karena itu dia mengingatkan agar kontraktor yang mengerjakan proyek dapat menyesuaikan dengan desain yang baru.
"Harus betul-betul ditandai dengan kearifan lokal Bali sehingga menjadi kebanggaan Bali, kebanggaan masyarakat Nusa Penida. Maka kita ke Nusa Penida tidak perlu lagi angkat-angkat kain," ujar Koster pada acara yang juga dihadiri Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat Imran Rasyid, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, jajaran Forkompimda Bali dan Klungkung itu.
