Bisnis.com, DENPASAR - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Provinsi Bali di 2020 menerima alokasi Dana BOS Reguler sebesar Rp867,9 miliar. Sedangkan untuk Dana BOS Kinerja Rp31,7 miliar, sementara untuk Dana BOS Afirmasi tidak terdapat alokasi di wilayah Provinsi Bali.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto mengatakan dari jumlah sebesar Rp867,9 miliar tersebut telah dilakukan pencairan secara langsung ke 3.011 rekening sekolah sebesar Rp247,2 miliar pada Tahap I di bulan Februari ini.
"Untuk penyaluran Dana BOS Reguler Tahap II dan Dana BOS Kinerja dilakukan paling cepat pada Bulan April 2020. Penyaluran Dana BOS tersebut baru dapat dilakukan setelah adanya Surat Rekomendasi dari Kemendikbud," kata Tri melalui siaran persnya, Rabu (18/2/2020).
Sebagaimana informasi resmi Kemenkeu, alokasi Dana BOS berbasis cost per unit (Rp/siswa). Besarannya, naik dari 2019 ke 2020 di semua tingkatan, dari SD hingga SMA, SMK, sampai Pendidikan Khusus (Diksus) yaitu pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Dia menjelaskan, untuk dana BOS reguler siswa SD/MI meningkat dari Rp800.000 di 2019, menjadi Rp900.000 di 2020. Pada siswa SMP/MTs sebesar Rp1 juta menjadi Rp1,1 juta.
Di tingkat SMA, dari Rp1,4 juta di 2019 menjadi Rp1,5 juta di 2020. Sedangkan SMK sebesar Rp1,4 juta menjadi Rp1,6 juta. Terakhir, untuk Diksus tidak berubah sebesar Rp2 juta.
Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kemendagri, kata dia, telah menyepakati perubahan mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2020 ini.
"Penyaluran Dana BOS yang semula disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kini disalurkan langsung dari RKUN ke rekening sekolah penerima Dana BOS," jelasnya.
Perubahan ini, lanjutnya, dilakukan dengan tujuan agar manfaat Dana BOS ini dapat segera dirasakan, proses belajar mengajar tidak terhambat yang akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan.
Dana BOS dibagi menjadi 3 jenis, yaitu BOS reguler, BOS Kinerja, dan BOS Afirmasi. BOS Reguler diperuntukkan untuk pembelian alat multimedia pembelajaran, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah, dan penerimaan peserta didik baru.
BOS Kinerja diberikan kepada sekolah yang berkinerja baik meningkatkan rapor mutu pendidikan agar mencapai standar nasional pendidikan. Sedangkan BOS Afirmasi digunakan untuk mendukung operasional rutin sekolah di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).
Pada 2020, dana BOS dalam APBN dialokasikan sebesar Rp54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa atau meningkat sebesar 6,03% dibanding 2019.
Dana BOS yang semula dicairkan dalam 4 tahap, kini dicairkan dalam 3 tahap saja, yaitu 30% di Tahap I, 40% di tahap II, dan 30% di tahap III dengan syarat pencairan mengikuti ketentuan Kemendikbud.
Perubahan kebijakan dalam penyaluran Dana BOS ini, diharapkan agar para pendidik di sekolah tidak banyak disibukkan dengan urusan administrasi Dana BOS, dana cepat diterima oleh sekolah, kegiatan belajar mengajar berjalan lebih lancar, serta gaji guru honorer tidak akan telat terbayarkan.
