Kemenhub Serahkan Pengelolaan Pelabuhan Tanah Ampo Karangasem ke Pemda

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memberi angin segar kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk pemanfaatan Pelabuhan Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem.
Sultan Anshori
Sultan Anshori - Bisnis.com 27 Agustus 2019  |  13:45 WIB
Kemenhub Serahkan Pengelolaan Pelabuhan Tanah Ampo Karangasem ke Pemda
Penandatangan MoUantara kementerian perhubungan dan Pemprov Bali serta Kabupaten Karangasem tentang pemanfaatan Pelabuhan Tanah Ampo diDenpasar, Selasa (27/8/2019). - Bisnis/Sultan Anshori

Bisnis.com, DENPASAR—Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memberi angin segar kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk pemanfaatan Pelabuhan Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem.

Hal itu tertuang tertuang dalam nota kesepahaman bersama (MoU) antara kementerian perhubungan dan Pemprov Bali serta Kabupaten Karangasem tentang pemanfaatan Pelabuhan Tanah Ampo.

Dalam nota kesepahaman tersebut, Perusda Bali dan perusda Karangasem diberikan kewenangan untuk memanfaatkan pelabuhan kapal pesiar tersebut.

“Bagaimana supaya ekonomi daerah tumbuh, supaya beroperasi. Harapannya tahun ini sudah bisa dibangun untuk minimum operasi rasanya bisa operasi. Kami harap dalam waktu dekat bisa dibentuk badan pengelola pelabuhan di provinsi dan daerah yang mengoperasikan,” Dirjen Hubla Agus Purnomo usai penandatangan MoU di Denpasar, Selasa (27/8/2019).

Hadir dalam penandatangan kesepahaman tersebut Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Karangasem IGA Mas Sumantri.

Menurut Agus, infrastrukur di Tanah Ampo sudah siap. Pelabuhan ini memiliki panjang dermaga 154 meter ke tengah sedangkan dermaga ke samping, masing-masing 12 meter.

"Kalau terminal sudah siap, hanya saja perlu [dilakukan] perbaikan lagi," jelasnya.

Koster mengharapkan pembangunan Tanah Ampo dilakukan secara konsisten. Artinya tidak hanya sekedar dibangun, kemudian tidak ada tindak lanjut perkembangan.

Dia menegaskan ke depannya pelabuhan ini akan dibangun menjadi kawasan terintegrasi sehingga dapat mengakomodir koperasi serta pengusaha lokal untuk menjual produk kerajinan. 

Jika proyek pelabuhan tanah Ampo berjalan dan menghasilkan PAD, Pemprov Bali akan membaginya dengan Pemkab Karangasem. Dengan begitu, kata Koster, perekkonomian daerah akan tumbuh dan memberikan pemasukan bagi pemerintah.

"Ya nanti lihat saja, kalau perlu [skema pengelolaanya] 70%-30% [kepemilikan badan usahanya]," ujarnya

Mas Sumantri  menegaskan pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan Tanah Ampol yang sudah lama mangkrak. Pihaknya mengapresiasi peran serta pemprov Bali dan mengharapkan dengan beroperasinya pelabuhan tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah.

“Sehingga Bali tidak malu lagi dengan Karangasem,” tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem sudah dimulai sejak 2006 lalu dengan skema patungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Pemerintah pusat bertugas membangun dermaga, sementara pemprov membangun fasilitas terminal, dan kabupaten menyediakan lahannya.

Pembangunan awal selesai pada 2012 dan terbengkalai hingga ada pembangunan dermaga lanjutan oleh Kemenhub pada 2017 dengan peningkatan fungsi pelabuhan dan pengerukan yang menelan biaya Rp49,4 miliar. Pada 2019, pembangunan dermaga dilanjutkan dengan anggaran APBN sebesar Rp,30,6 miliar dan pada 2020 mendatang pembangunan dermaga lanjutan sebesar Rp23,85 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bali, karangasem

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya


Top