Retribusi Wisatawan ke Nusa Penida Diterapkan per 1 Juli

Pemungutan retribusi kawasan pariwisata Nusa Penida telah disosialisasikan dengan mengundang seluruh perbekel di Kecamatan Nusa Penida.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 20 Juni 2019  |  14:05 WIB
Retribusi Wisatawan ke Nusa Penida Diterapkan per 1 Juli
Wisatawan asing turun dari helikopter Air Bali yang ditumpangi di Benoa Heliport Complex, Denpasar, Bali, Sabtu (21/7). Permintaan jasa transportasi helikopter meningkat tajam terutama bagi turis yang akan menuju kawasan wisata lainnya seperti Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Gili Trawangan, akibat berhentinya operasi kapal cepat akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di wilayah perairan selatan Bali. - Antara

Bisnis.com, KLUNGKUNG — Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung memungut retribusi untuk wisatawan Nusa Penida mulai 1 Juli mendatang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retlibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Nengah Sukasta, menyatakan pemungutan retribusi kawasan pariwisata Nusa Penida telah disosialisasikan dengan mengundang seluruh perbekel di Kecamatan Nusa Penida.

Berdasarkan pertemuan tersebut dan masukan-masukan perbekel, katanya, prinsipnya mereka mendukung pelaksanaan perda itu. Sesuai perda tersebut, besaran retribusi kepada wisatawan, masing-masing Rp25.000/dewasa dan Rp15.000/anak-anak.

Oleh karena keterbatasan petugas dan prasarana, untuk sementara pemungutan dilakukan di empat lokasi, yakni Pulau Nusa Penida (Pelabuhan Banjar Nyuh 1 dan Banjar Nyuh 2) dan Pulau Lembongan (Pelabuhan Tanjung Sang Hyang dan halaman Balai Desa Jungutbatu).

"Mengingat waktu pemungutan sudah dekat dan terbatasnya petugas dan prasarana, untuk sementara kami hanya melakukan pemungutan di empat lokasi," ujarnya di sela rapat teknis di ruang rapat Bupati Klungkung, Rabu (19/6/2019).

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra menyebutkan pemungutan retribusi itu sudah dilakukan pembahasan teknis tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan terkait dengan beberapa tempat di Nusa Penida sebagai proyek percontohan pelaksanaan perda tersebut.

Pejabat asal Tabanan itu, mengharapkan semua komponen, baik pengusaha, masyarakat, maupun pemerintah, untuk bersama-sama berkomitmen dan bersinergi melaksanakan perda itu, sehingga seoptimal mungkin untuk meningkatkan pembangunan pariwisata di Nusa Penida.

"Mari kita bersama-sama mempunyai komitmen yang sama, bersinergi guna melaksanakan perda ini, sehingga nantinya semaksimal mungkin bisa kita gunakan untuk terus meningkatkan pembangunan pariwisata di Nusa Penida," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun terkait dengan pendapatan pajak dan retribusi daerah dari sektor pariwisata di Kecamatan Nusa Penida pada 2016 sekitar Rp17,2 miliar dengan masing-masing sumber pendapatan dari Pajak Hotel Rp6,6 miliar, Pajak Restoran Rp7,4 miliar, Pajak Hiburan Rp104,3 juta, Pajak Air Bawah Tanah (ABT) Rp186 juta, dan pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi Rp2,8 miliar.

Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya menjadi Rp21 miliar. Sumber pendapatan pada 2017 dari Pajak Hotel Rp8,6 miliar, Pajak Restoran Rp9,2 miliar, Pajak Hiburan Rp89,4 juta, Pajak ABT Rp182 juta, dan Retribusi Tempat Rekreasi Rp2,8 miliar.

Pada 2018, pendapatan pajak dan retribusi juga mengalami peningkatan menjadi Rp25,8 miliar dengan sumber pendapatan Pajak Hotel Rp12,3 miliar, Pajak Restoran Rp10,3 miliar, Pajak Hiburan Rp46,3 juta, Pajak ABT Rp194,6 juta, dan Retribusi Tempat Rekreasi Rp2,8 miliar.

Secara bertahap anggaran pembangunan infrastruktur dan penunjang lainnya di Nusa Penida, masing-masing pada 2016 sekitar Rp95,4 miliar, pada 2017 sekitar Rp46,8 miliar, dan pada 2018 sekitar Rp38,1 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bali, Nusa Penida

Sumber : Antara
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya


Top