Bisnis.com, MANGUPURA – Indonesia menggandeng Jepang dalam mewujudkan kota ramah lingkungan yang mampu mengatasi masalah sampah akibat tingginya tingkat urbanisasi.
Bappenas memproyeksi tingkat urbanisasi di Indonesia lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah penduduk.
Adapun tingkat urbanisasi mencapai 2,75% per tahun, sementara, pertumbuhan penduduk secara nasional adalah sebesar 1,17% per tahun.
Pada 2045 nanti, diproyeksikan sebanyak 82,37% penduduk Indonesia akan diproyeksikan tinggal di perkotaan.
Sejak 2015, proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan lebih tinggi yakni mencapai 59,35% dari total populasi.
Hal ini pun berdampak pada ketimpangan kondisi antar desa dan kota, kemiskinan, masalah sosial, alih fungsi lahan, hingga tinginya timbulan sampah dan limbah padat di perkotaan akibat aktivitas manusia.
Baca Juga
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan sebagai negara kepulauan, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan laut yang tercemar sampah plastik.
Apalagi lebih dari 50% kota madya dan ibukota di Indonesia terletak di pantai dengan sebagian timbulan sampah berasal dari daerah perkotaan terbawa ke laut.
“Pengelolaan sampah yang tepat harus diterapkan di kota-kota tersebut untuk mengurangi dan mencegah timbulnya sampah terutama sampah plastik ke laut,” katanya, Senin (21/1/2019).
Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presinden Nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut untuk mengatasi permasalahn tersebut.
Perpres ini menargetkan pada 2025 akan terjadi pengurangan 70% sampah plastik di pesisir.
Perpres ini akan mengatur mulai dari kewajiban produsen dalam mengatur dan menggurangi penggunaan bungkus dan kantong plastik, mengoptimalkan bank sampah, mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah mengenai penggunaan kantong plastik sekali pakai.
Selain itu meningkatkan kerja sama dan kolaborasi pembuat kebijakan antar wilayah teruatama mengenai pembersihan laut secara reguler, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatur dan mengurangi penggunaan kantng plastik serta pendidikan lingkungan.
“Ketika kita berbicara sampah, tidak hanya penegakan hukum tetapi kampanye dan juga maslaah pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Jepang sendiri sedang mengembangkan Regional Circulating and Ecological Economy (Regional CEE) yang mengintegrasikan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs).
Jepang meyakini permasalahan lingkungan selalu berkaitan dengan ekonomi dan kondisi masyarakat. Dalam menghadapi permasalahan lingkungan perlu ada kolaborasi akan tiga aspek tersebut.
Kebijakan Jepang tersebut dinilai bisa menginspirasi negara lain termasuk Indonesia. Saat ini, Jepang sedang membantu Indonesia dalam pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) di Legok Nangka, Jawa Barat.
Masalah pencemaran sungai Citarum juga mendapat bantuan Jepang dengan membangun teknologi pengolahan limbah.
“Kalau Jepang itu mereka punya teknologi yang baik seperti pengelolaan sampah dan limbah termasuk limbah medis kami minta kerja sama dengan Jepang,” katanya.
Vice Minister for Global Environmental Affairs Ministry of the Environment Japan Yasuo Takahashi mengatakan dalam mengembangkan kota ramah lingkungan memang diperlukan kerja sama dan bertukar pengalaman.
Apalagi kota-kota di Asia yang dihadapakan dengan perubahan iklim. Sementara, penduduk di Asia diperkirakan akan bertambah menjadi 5,2 miliar pada 2050 atau lebih dari 50% total masyarakat dunia.
“Kerja sama internasional diperlukan untuk bertukar pengalaman dalam menghadapi permasalahn lingkungan,” katanya.
