Bisnis.com, DENPASAR – Tingkat kepesertaan atau Universal Coverage Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UCJ) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru mencapai 32,5% pada awal 2025, jauh dari target nasional sebesar 62,5%. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja di wilayah tersebut.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua Agus Theodorus Marpaung menyatakan pencapaian kepesertaan di wilayahnya masih rendah. “Saat ini persentase tertinggi dicapai Kabupaten Lombok Tengah dalam UCJ. Kami berharap tanggung jawab capaian UCJ dapat didistribusikan ke kabupaten/kota se-NTB,” kata Agus dalam keterangan pers, Kamis (8/5/2025).
Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah NTB, Eva Dewiyani, mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mendaftarkan dan menganggarkan perlindungan bagi seluruh jenis pekerja di NTB. Eva menyebutkan capaian UCJ saat ini baru mencapai 30% dari target 60%, sehingga diperlukan percepatan dari semua pihak.
Baca Juga
“Penting sekali memperhatikan angka UCJ ini yang dimulai dari kabupaten/kota dan sektor lain untuk bersinergi,” ujarnya.
Pemprov NTB saat ini telah memberikan perlindungan kepada 13.000 pekerja, terutama buruh tani dan pekerja miskin, melalui pendanaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pemanfaatan dana dari sumber lain, seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), juga didorong untuk memperkuat cakupan UCJ.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja di NTB pada Februari 2025 mencapai 3,19 juta orang, naik 160.280 orang dibanding Februari 2024. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,09 juta orang, dengan sektor perdagangan besar dan eceran menjadi lapangan usaha dengan peningkatan tertinggi sebesar 75.920 orang.
