Bisnis.com, TABANAN—Pemkab Tabanan melakukan penguatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan siaga bencana untuk menjadi kota tangguh.
Tabanan merupakan salah satu dari 136 kabupaten/kota yang diproyeksikan menjadi kota tangguh dengan melalukan berbagai penguatan tersebut.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan I Gusti Ngurah Sucita mengatakan penilaian kapasitas daerah dalam perwujudan kota tangguh ini untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam menilai kebutuhan dan kapasitas serta mempertemukan seluruh pemangku untuk menyusun strategi dan tujuan bersama.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun satu pemahaman holistik tentang status kota termasuk hubungan mereka satu sama lain,” katanya dalam kegiatan Sosialisasi Hasil dan Rekomendasi Penilaian Mandiri Kapasitas Daerah dalam Perwujudan Kota Tangguh 2018, Senin (12/11/2018).
Menurut Sucita kegiatan ini juga mengidentifikasi kebijakan dan intervensi untuk meningkatkan ketangguhan kota untuk bisa menghasilkan solusi-solusi yang menjawab berbagai aspek permasalah terkait bencana daerah.
Ia menjelaskan waktu penilaian dilaksanakan pada Agustus hingga November 2018. Tahapan dalam penilaian antara lain persiapan, pelaksanaan dan pascapelaksanaan. Di antaranya identifikasi OPD dan pihak terkait, internalisasi kerangka, tahapan dan proses serta pengumpulan dan analisis data.
Baca Juga
Pascapelaksanaan kegiatan antara lain sosialisasi hasil dan rekomendasi pada hari ini, monitoring, evaluasi dan pelembagaan strategi dan rencanan aksi pengembangan kabupaten tangguh.
Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa mengatakan kabupaten yang dikenal sebagai lumbung padi ini teah melalui penilaian kabupaten tangguh dengan baik, mulai dari pembentukan tim inti, sosialisasi kerangka kegiatan ke OPD terkait, pengumpulan dan analisi data, FGD hingga pelaksanaan akhir yakni sosialisasi hasil dan rekomendasi penilaian.
“Apapun hasil penilaian dari fasilitator, saya mengajak semua pihak menjadi saran dan masukan dalam perencanaan kegiatan pada setiap OPD serta pihak terkait sehingga dapat meningkatkan kapasitas kita dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terhadap risiko terburuk yang terjadi.” katanya.
Pihaknya menambahkan agar semua pihak; pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak lainnya saling berkoordinasi, berkomunikasi , bekerja sama serta bersatu padu dama menanggulangi bencana.
Kata dia pemkab tidak bisa bekerja sendiri, tapi perlu dukungan semua pihak dan melakukannya bersama-sama sehingga mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan penanggulangannya.
Penilaian terdiri dari 7 parameter, 71 indikator, dan 284 pertanyaan tenatng kapasitas daerah untuk mewujudkan kabupaten tangguh yang berasal dari TNI/POLRI, OPD, BMKG, LSM, perguruan tinggi, dunia usaha, SAR, PMI, kecamatan, desa, relawan, tokoh adat dan lain-lain.
