Bisnis.com, MANGUPURA--Kajian terbaru tentang kelautan saat ini sangat diperlukan untuk pengambilan kebijakan yang tepat.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kajian-kajian terbaru mengenai kondisi laut saat ini maupun perkiraan yang akan datang.
“Saat ini kita memiliki beban berat untuk menyediakan data faktual dan akurat yang akan digunakan para pengambil keputusan di berbagai belahan dunia untuk memanfaatkan sumber daya laut,” katanya dalam Lokakarya Ke-2 Pendampingan Proses Regular dalam Pelaporan dan Penilaian Kondisi Kelautan Global, Kamis (8/11/2018).
Menurut Purbaya tanpa data ilmiah yang akurat dikhawatirkan kebijakan yang dibuat bisa membahayakan kelangsungan laut.
Kata dia kesempatan menjadi tuan rumah ini merupakan momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu kelautan.
“Kita ingin mendorong isu-isu kelautan yang masuk dalam fokus pemerintah, mempromosikan keahlian para pakar kelautan kita, mengidentifikasikan isu kelautan di tingkat regional dan global serta yang paling penting adalah membangun jaringan yang lebih luas,” katanya.
Baca Juga
Beberapa isu yang dibahas pada lokakarya ini antara lain, pengelolaan Samudera Hindia, sampah plastik laut, peningkatan kapasitas, penanganan IUUF (Illegal, Unregulated, Unreported Fishin), penanganan tumpahan minyak, penambangan bawah laut, ketahanan pangan, budidaya perikanan, perubahan iklim serta pariwisata bahari.
Sekitar 100 peserta terdiri atas pejabat pemerintah, peneliti, anggota organisasi kelautan regional, serta anggota badan khusus PBB dari berbagai negara mengikuti lokakarya yang diadakan Kemenko Kemaritiman dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Peserta yang berasal dari Inggris, Saudi Arabia, Iran, Sudan, Sierra Leone, Vietnam dan Portugal itu juga akan mengkaji secara rutin kondisi terkini dari lingkungan, ekonomi dan aspek sosial laut secara global serta aspek sosio-ekonomi kelautan.
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Ayodhia G.L. Kalake yang memimpin lokakarya menjelaskan lokakarya ini dilakukan dalam bentuk diskusi terbuka dengan topik-topik bahasan yang telah ditentukan.
“Workshop ini akan memfasilitasi dan meminta masukan dari para pakar dari negara dan organisasi regional dan internasional yang kompeten,” tuturnya.
Kegiatan yang menjadi agenda rutin Majelis Umum PBB ini adalah bentuk mekanisme global untuk meninjau keadaan lingkungan laut, termasuk aspek sosial ekonomi, secara terus menerus dan sistematis dengan memberikan penilaian reguler di tingkat regional global dan pandangan terpadu aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.
Penilaian ini akan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mengelola secara berkelanjutan kegiatan manusia yang mempengaruhi lautan, sesuai dengan hukum internasional, termasuk United Nations Conventions on The Law of The Sea (Unclos) dan instrumen dan inisiatif internasional yang berlaku lainnya.
Lokakarya yang diinisasi pasca-KTT Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan pada 2002 ini dilaksanakan pertama kali di Bangkok, Thailand tahun 2017.
