Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau lokasi bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok, dilanjutkan rapat koordinasi rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa, pada Selasa, (21/8/2018).
Wapres Jusuf Kalla mengajak semua pihak memulai rehabilitasi pemulihan pascagempa Lombok. Terutama, memperbaiki rumah-rumah korban terdampak gempa yang mengalami kerusakan.
“Terkait pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dan rekonstruksinya akan dilakukan oleh Gubernur NTB. Sehingga pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa akan diselesaikan enam bulan ke depan melalui pendampingan dari Kementerian PUPR,” kata Wapres Jusuf Kalla.
“Ada 36.000 rumah rusak berat, dan saat ini dibutuhkan sekitar minimal 1.800 orang fasilitator lapangan (FL) untuk mendampingi masyarakat pada saat pembangunan rumah. Berdasarkan pengalaman saat pembangunan rumah swadaya ada 1 FL untuk setiap 10 sampai 20 rumah,” tambahnya.
Dikatakan Wapres Jusuf Kalla, para FL nantinya juga disiapkan oleh Pemda dengan kriteria pendidikan minimal tingkat SMA/STM. Para FL akan dilatih oleh tenaga Rekompak yang telah disiapkan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang sebelumnya dilatih terlebih dahulu oleh Balitbang dan Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR.
Hal yang sama juga berlaku bagi tenaga Kuliah Kerja Nyata Tematik dari berbagai PTN/PTS yang juga akan diberikan pelatihan menjadi fasilitator lapangan.
Dari hasil identifiksi sementara sekitar 78 fasilitas publik dan 36.000 rumah mengalami rusak berat dan diperlukan waktu untuk rekonstruksi bangunan permanennya sekitar 1 hingga 2 tahun.
Untuk fasilitas pendidikan yang rusak, telah teridentifikasi lebih dari 500 sekolah rusak yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan sudah mulai dilakukan perbaikan di 43 sekolah.
Hingga saat ini, sudah dimulai pembangunan 20 unit Risha dan 4 Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) yang akan digunakan sebagai rumah petugas, musala dan rumah sakit yang sifatnya sementara. Pembangunan Risha dan Ruspin akan didampingi oleh 150 fasilitator.
“Ini merupakan program Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang pernah dilaksanakan pascabencana gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta, ” kata Menteri Basuki.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah bantuan dalam memasok ketersediaan prasarana, sarana air bersih dan sanitasi sebagai prioritas utama kebutuhan para pengungsi korban gempa bumi di Pulau Lombok.
Hal ini sejalan dengan jumlah masyarakat terdampak dan masalah yang timbul dalam tahap tanggap darurat dan recovery pascagempa.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan dalam kondisi darurat, yang paling penting adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.
Dalam mengatasi penyediaan air baku, Kementerian PUPR telah membuat sebanyak 44 sumur bor dan pompa air tanah berkapasitas 15-20 liter/detik yang saat ini sudah difungsikan sebanyak 5 unit di Kabupaten Lombok Timur dan 39 unit di Kabupaten Lombok Utara.
Jumlah bantuan penyediaan prasarana, sarana air bersih dan sanitasi hingga saat ini berupa 228 unit Hidran Umum (HU) berkapasitas 2.000 liter, dan 65 unit HU berkapasitas 1.000 liter. Untuk distribusi air bersih dilakukan menggunakan 19 mobil tangki air (MTA) ke wilayah yang telah disepakati bersama dengan Basarnas, PMI, BNPB, dan Kepolisian. Air kemudian ditampung dengan menggunakan tandon air maupun hidran umum berkapasitas 4.000 liter.
Perbaikan sistem transmisi PDAM juga dilakukan dalam mengatasi kualitas air yang kotor. Selain itu juga ditambahkan sebanyak 252 WC Portabel, 70 unit Tenda Hunian Darurat, dan Mobilisasi alat berat sebanyak 21 ekskavator, 2 loader, 3 dozer, dan 33 dumptruck.
Untuk rehabilitasi fasilitas publik dan rumah dalam rangka percepatan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pascagempa Lombok, Kementerian PUPR telah mengembangkan rumah tahan gempa melalui teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha).
Pemerintah Pusat telah menganggarkan bantuan sebesar Rp50 juta untuk tiap kepala keluarga dan akan dilakukan dengan sistem swakelola untuk pembangunan rumah tahan gempa, sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai cara membangun konstruksi tahan gempa.
