Bisnis.com, MANGUPURA — Pertumbuhan ekonomi yang dipacu terus menerus dari pariwisata massal dinilai kian berimplikasi terhadap eksploitasi berbagai sumber daya dan bertumbuhnya destinasi yang jauh dari budaya Bali.
Ketua Umum Kadin Bali Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra mengatakan alih fungsi lahan pertanian menjadi fasilitas pariwisata cukup tinggi yakni mencapai 1.000 hektare per tahun, seperti dilaporkan BPS Provinsi Bali.
“Yang memprihatinkan lagi, lahan-lahan produktif tersebut dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang jauh dari konsep pariwisata budaya dan tradisi Bali itu sendiri,” katanya dalam acara sosialisasi dan jaring masukan daerah tentang isu bisnis dan HAM di sektor pariwisata yang digelar Kementerian Luar Negeri, Jumat (20/7/2018).
Menurut Alit alih fungsi lahan yang tak terkendali menjadi tantangan tersendiri dan dikhawatirkan memicu persoalan sosial dan lungkungan di kemudian hari.
Ia menyebut salah satu kekhawatiran yang dirasakan sekarang adalah kian menyusutnya ketersediaan air tanah karena kebutuhan yang tinggi dari fasilitas pariwisata, yang mengancam Bali bakal krisis air pada 8-10 tahun mendatang.
Kata dia pemenuhan terhadap keinginan wisatawan adalah segala-segalanya, seperti yang terjadi di Bali belakangan ini, dinilai bisa menggerus tatanan sosial dan karakter orang Bali.
Tumbuhnya destinasi dan usaha baru pariwisata juga memicu maraknya tenaga kerja asing ilegal di Bali. Ia terus terang menyebut awalnya mereka datang untuk berwisata, tetapi beralih membangun bisnis ataupun menjadi pekerja misalnya menjadi tour guide, fotografer, event orgnizer, dll.
Kendati demikian, Alit melihat ada sejumlah desa adat (pakraman) yang jeli menerima investor di daerahnya, misalnya dengan menjalin kerja sama dan kesepakatan di bidang tenaga kerja, penyaluran dana CSR, dll.
Alit mengusulkan agar setiap investor yang akan membuka usaha bukan hanya dipersyaratkan mengantongi izin, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dan mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan bisnis tersebut.
“Dunia usaha harus bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia serta hak masyarakat terdampak untuk mendapatkan pemulihan akibat dampak negatif suatu kegiatan usaha,” ujarnya.
Ia juga mengimbau adanya komunikasi yang intens dari para pihak yakni investor, pemerintah, dan masyarakat untuk suatu pemahaman yang sama dalam kegiatan usaha yang merupakan bagian dari gerak pembangunan di daerah.
Alit berharap kemudahan berinvestasi yang diberikan pemerintah, baik dalam hal birokrasi pengurusan izin, kepastian hukum, dan keamanan tetap menarik minat investor untuk membuka usaha dengan baik tanpa pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
