Bisnis.com, KUPANG—Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, segera menerbitkan peraturan wali kota (Perwali) sebagai payung hukum untuk menutup tempat prostitusi di ibu kota provinsi berbasis kepulauan itu.
"Kami segera menggodok aturan tentang penutupan lokalisasi di Kota Kupang karena kehadiran tempat prostitusi berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat," kata Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man pada upacara HUT ke-22 Otonomi Daerah (OTDA) Kota Kupang di Kupang, Rabu (25/4/2018).
Ia mengatakan, penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kota Kupang semakin meningkat sehingga perlu paya pengendalian melalui penutupan lokalisasi.
Herman mengatakan, meningkatnya penyebaran HIV/AIDS di ibu kota provinsi berbasis kepulauan itu merupakan dampak tumbuhnya lokalisasi prostitusi yang menjamur di Kota Kupang.
"Pemerintah segera membuat payung hukum menutup tempat prostitusi di Kota Kupang," tegasnya.
Ia mengatakan, kehadiran tempat prostitusi memiliki dampak negatif baik ekonomi, sosial dan keamanan daerah ini.
Herman menambahkan, Kota Kupang sebagai Kota Kasih tentu harus bebas dari prostitusi.
Sementara itu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Kupang mencatat selama 2017 menemukan 13.000 penderita HIV/AIDS baru melalui pemeriksaan darah secara sukarela warga setempat.
"Dalam 2017 kami temukan 13.000 penderita HIV/AIDS baru di Kota Kupang. Ini fakta dan angka ini cukup tinggi," kata Sekretaris KPA Kota Kupang Agus Bebok.
Ia mengatakan, penderita HIV/AIDS baru di Kota Kupang itu merupakan ibu rumah tangga yang secara suka rela melakukan pemeriksaan darah saat berlangsung kegiatan sosialisasi penanggulangan AIDS di semua kelurahan Kota Kupang pada 2017.
