Bisnis.com, GIANYAR – Pemkab Gianyar bertekad mewujudkan Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku yang diproyeksikan tercapai akhir 2019.
Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan program tersebut berupaya mewujudkan lingkungan permukiman di perkotaan yang layak huni dengan mencapai target 100% akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan 100% akses sanitasi untuk masyarakat hingga akhir 2019.
“Pemkab Gianyar bertekad menyukseskan Program Kotaku agar capaian target RPJM 2015-2019 tercapai, salah satunya akhir 2019 tak ada lagi kawasan kumuh,” katanya saat membuka pelatihan relawan Program Kotaku, Kamis (7/9/2017).
Kata Mahayastra berdasarkan SK Bupati Gianyar 2014 Gianyar masih menanggung luas kumuh 30,84 hektare yang tersebar di 8 desa di tiga Kecamatan Sukawati, Ubud dan Blahbatuh. Kawasan kumuh inilah yang akan ditangani dan bebas kumuh 0% akhir 2019.
Kedelapan desa itu telah dilakukan penilaian dan pemetaan melalui 8 indikator kriteria kumuh oleh Pokja Perumahan dan Kawasan pemukiman sejak 2014 silam. Delapan indikator itu meliputi keteraturan bangunan, sarana air minum, sanitasi, drainase, jalan, bahaya kebakaran, persampahan dan ruang terbuka hijau.
“Dari areal kumuh 30,34 hektare yang ditangani sejak 2015, kini tinggal tersisa 3,6 hektare yang belum tertangani,” ujar Mahayastra.
Ia menegaskan penanganan lokasi kumuh dan pencegahan timbulnya lokasi kumuh baru sangat diperlukan komitmen semua pihak. Ia berharap peran Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjembatani program penanganan dan pencegahan kumuh dari masyarakat agar dapat dijadikan perencanaan daerah.
Mahaystra juga meminta peran aktif relawan dan masyarakat untuk membantu menyukseskan program ini. Program Kotaku diharapkan mengubah perilaku masyarakat agar terbiasa hidup bersih, sehat, dan tertata sehingga kekumuhan, kemiskinan dan permukiman padat bisa terselesaikan.
Ketua panitia dari unsur Badan Keswadayaan Masyarakat I Wayan Sudilah mengatakan pelatihan untuk relawan diadakan selama 2 hari (7-8 September) diikuti 85 orang dari perwakilan pemerintahan desa, BKM, tokoh masyarakat dan pihak yang peduli masyarakat pendampingan Program Kotaku.
