PENCEMARAN LAUT TIMOR: Layak Dibicarakan Jokowi-Turnbull

Bisnis.com, KUPANG--Kasus pencemaran Laut Timor akibat meledaknya kilang minyak Montara, patut menjadi agenda pembahasan antara Presiden Jokowi dengan rekannya PM Australia Malcolm Turnbull.

"Kasus pencemaran Laut Timor adalah persoalan besar yang patut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan PM Turnbull dalam lawatannya ke Australia pada akhir Februari 2017," kata Tadeus, Rabu (22/2/2017).

Ia mengatakan kasus pencemaran minyak di Laut Timor sudah berlangsung tujuh tahun sejak anjungan minyak Montara meledak pada 21 Agustus 2009, namun masih tetap urgen dibahas karena dampaknya sangat besar terhadap persoalan ekonomi, lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Menurut Ketua Bidang Hukum Internasional itu, Presiden Jokowi dapat menggunakan momen pertemuan bilateral itu untuk membahas masalah pencemaran Laut Timor, karena Australia selama ini terkesan menutup-nutupi kasus tersebut dan apatis.

"Kalau saya berharap agar masalah ini dibahas oleh Presiden saat ke Australia nanti, sebab inilah momen yang bagus untuk membahasnya," tuturnya.

Kalaupun ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni sudah membicarakan hal ini dengan pemerintah Indonesia agar menjadi agenda pembahasan utama, namun menurutnya hal tersebut belum tentu pasti.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Undana ini, berbagai agenda sudah pasti akan dibicarakan dalam pertemuan itu, salah satunya juga adalah masalah kerja sama militer antara TNI dengan tentara Australia yang sempat bermasalah akibat adanya plesetan dalam penyebutan Pancasila.

Hal tersebut menurutnya juga harus dibahas dalam rencana pertemuan tersebut karena memang hingga kini belum selesai dan menimbulkan kegalauan dalam tubuh TNI serta rakyat Indonesia.

Sementara itu Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa menilai bahwa pembahasan soal masalah plesetan penyebutan Pancasila tersebut adalah masalah pimpinan di Jakarta.

"Masalah itu adalah kebijakan pimpinan TNI di Jakarta, dan sudah dijelaskan juga oleh Panglima TNI jadi menurut saya tidak perlu dibahas lagi karena memang saya tidak punya kewenangan untuk membahasnya," tambahnya.