Bisnis.com, DENPASAR – Bank Indonesia mendorong pemotongan atau efisiensi rantai pasok komoditas dari petani ke konsumen sebagai upaya menjaga harga komoditas tetap stabil selama Ramadan hingga Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mendorong memperpendek rantai pasokan komoditas dari produsen ke konsumen dengan membangun ekosistem yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Perusahaan Umum Daerah (Perumda) pangan sebagai offtaker.
Menurutnya hal itu merupakan langkah efektif yang bisa menekan harga komoditas di tingkat pengecer. Di sisi lain, petani bisa menjual dengan harga yang stabil tanpa harus melalui tengkulak.
"Produktivitas pertanian juga perlu didorong dengan peningkatan efisiensi rantai pasok melalui penciptaan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan Bumdes, Perumda pangan, dan koperasi, serta kerja sama hulu-hilir antara petani, penggilingan, Perumda pangan, dan Horeka (hotel, restoran, dan kafe) yang disertai dengan penguatan implementasi regulasi optimalisasi penggunaan produk lokal oleh Horeka di daerah," ujar Erwin dari siaran pers, Rabu (5/3/2025).
Hal ini perlu dilakukan karena terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai seperti peningkatan permintaan barang dan jasa pada rangkaian hari besar keagamaan yang terjadi secara berurutan antara lain bulan Ramadan, Hari Raya Nyepi, dan Idulfitri.
Saat Nyepi akan terjadi kenaikan permintaan canang sari, kemudian terdapat risiko kenaikan harga daging dan telur ayam ras di tengah tren peningkatan harga global jagung sebagai bahan baku pakan ternak sejak Juli 2024, yang disertai peningkatan permintaan pada periode hari besar keagamaan.
Baca Juga
Kemudian, harga emas perhiasan dan minyak goreng juga berpotensi meningkat seiring dengan kenaikan harga emas global dan Crude Palm Oil (CPO).
Untuk memitigasi risiko inflasi ke depan, TPID perlu menjaga stabilitas harga dan mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian.
Produktivitas pertanian juga dapat ditingkatkan melalui penguatan implementasi regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan mitigasi alih fungsi lahan, penguatan pengairan, implementasi benih unggul, serta perluasan hilirisasi.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, perkembangan harga komoditas gabungan kabupaten/kota, secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,57% (mtm), lebih dalam dari bulan sebelumnya yang juga mengalami deflasi -0,02% (mtm).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali menurun menjadi 1,21% (YoY) dari 2,41% (YoY) pada Januari 2025.
Deflasi yang terjadi di Bali terutama disumbang oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.
Berdasarkan komoditasnya, deflasi bulan Februari 2025 terutama bersumber dari diskon tarif untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025 dengan tipe pascabayar, sehingga masih tercatat pada bulan berjalan.
Lebih lanjut, terdapat penurunan harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit yang telah memasuki masa panen.
Sementara itu, deflasi tertahan oleh kenaikan harga bensin, pepes, wortel, daging babi, iuran pembuangan sampah, dan bahan bakar rumah tangga.
Kenaikan harga daging babi didorong oleh tingginya permintaan dari daerah luar Bali yang masih terjangkit virus ternak babi, dan kenaikan harga bensin didorong oleh kenaikan harga Pertamax.
