Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemiskinan di Perdesaan NTB Lebih Tinggi Ketimbang Perkotaan

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin di desa lebih tinggi ketimbang penduduk miskin di perkotaan.
Warga beraktivitas di pemukiman kawasan Menteng Pulo, Jakarta, Senin (11/9/2023)./Bisnis-Arief Hermawan P.
Warga beraktivitas di pemukiman kawasan Menteng Pulo, Jakarta, Senin (11/9/2023)./Bisnis-Arief Hermawan P.

Bisnis.com, MATARAM - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan daerah itu fokus mengentaskan kemiskinan penduduk desa melalui transformasi ekonomi yang inklusif.

"Arah pembangunan kami fokuskan ke desa karena tingkat kemiskinan desa turun sedikit," kata Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB Iskandar Zulkarnain di Mataram, Senin (20/1/2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin di desa lebih tinggi ketimbang penduduk miskin di perkotaan.

Pada September 2024 penduduk miskin perdesaan mencapai 12,21%, turun 0,74% ketimbang Maret 2024. Adapun persentase penduduk miskin perkotaan dalam periode yang sama berada pada angka 11,64% yang turun 1,22% dalam kurun waktu enam bulan.

"Sesuai dengan program kerja baik dari presiden maupun gubernur terpilih, kami sekarang membangun dari desa, itu termasuk juga tentang kemiskinan," kata Iskandar.

Rencana pembangunan jangan panjang di Nusa Tenggara Barat menitikberatkan transformasi ekonomi guna mengentaskan kemiskinan.

Transformasi ekonomi itu bertujuan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat sektor unggulan daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.

"Gubernur terpilih fokus kepada tiga hal, yaitu kemiskinan, pangan, dan pariwisata mendunia. Kami fokus (pengentasan kemiskinan) ke desa supaya penurunannya lebih besar atau mungkin sama dengan kota," papar Iskandar.

Nusa Tenggara Barat menargetkan angka kemiskinan yang secara total sebanyak 11,91% pada September 2024 bisa segera turun hingga di bawah 10%.

Berbagai data kemiskinan yang kini tersedia, seperti data registrasi sosial ekonomi (Regsosek), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), maupun data terpadu kesejahteraan sosial (DKES) terus diperbaharui agar penyaluran bantuan bagi penduduk miskin bisa tepat sasaran.

"Koordinasi dengan kabupaten sangat penting karena mereka juga punya program pengentasan kemiskinan yang mungkin beda sasarannya dengan kami, tapi masih satu data, sehingga lebih memperluas program tersebut," pungkas Iskandar.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Redaksi
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper