_1690216930.jpg)
Bisnis.com, DENPASAR — Gangguan Pusat Data Nasional (PDN) yang merambat ke layanan Imigrasi telah berdampak terhadap proses pengajuan visa elektronik atau e-visa wisatawan mancanegara yang mau berkunjung ke Bali.
Ketua Asosiasi Travel Indonesia (ASITA) Bali, I Putu Winastra menjelaskan gangguan panjang server Imigrasi memberi dampak buruk terhadap layanan travel agent kepada wisatawan. Menurutnya ada tiga tamu atau wisman yang akan datang pada 27 Juni sudah mengajukan e-visa, akan tetapi prosesnya gagal karena gangguan PDN.
"Ada tiga tamu kami yang gagal mendapatkan e-visa padahal mau datang pada 27 Juni. Kami sudah urus e-visanya, sudah bayar akan tetapi statusnya malah expired atau kedaluwarsa setelah gangguan server terjadi. Ini membingungkan, statusnya kedaluwarsa, akan tetapi pembayarannya sudah diterima Imigrasi," jelas Winastra saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (24/6/2024).
Winastra menuturkan belum mendapatkan solusi terkait masalah tersebut karena pihak Imigrasi hingga saat ini masih sulit dihubungi. Beberapa kali Winastra menelpon Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, akan tetapi belum direspons.
Winastra mengkritik lambatnya respons padahal gangguan server bisa merusak citra Indonesia, apalagi gangguannya sampai lewat 24 jam.
Seharusnya Imigrasi melakukan pemberitahuan resmi kepada asosiasi pariwisata seperti Asita dan asosiasi lainnya sejak awal terjadinya gangguan agar asosiasi dan travel agent maupun pihak hotel bisa menjelaskan ke wisatawan. Menurut Winastra tidak ada pemberitahuan resmi dari Imigrasi maupun Kominfo kepada asosiasi, apalagi pertanggungjawaban terkait status kedaluwarsa pengajuan e-visa.
Baca Juga
Asita berharap Kedepan Imigrasi untuk lebih cepat merespons jika terjadi masalah serupa, hal ini penting karena menyangkut kualitas layanan pariwisata Bali.
Selain itu, gangguan seharusnya tidak terjadi lebih dari 24 jam, seharusnya pemerintah memiliki backup server yang bisa digunakan jika terjadi krisis. Gangguan yang lewat dari 48 jam menimbulkan tanda tanya banyak pihak terkait keseriusan pemerintah dalam menjaga keamanan data.
