Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Bulog akan mengambil kebijakan yang terbilang ekstrem untuk menghadapi harga beras yang semakin melambung tinggi pasca Pemilu 2024 ini.
Salah satu kebijakan yang diterapkan dengan melarang pengiriman gabah ke luar daerah untuk smeentara waktu hingga kebutuhan di NTB terpenuhi dan harga di NTB bisa kembali stabil.
Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Raden Guna Dharma menjelaskan kebijakan tersebut memang terbilang ekstrem akan tetapi harus dilakukan demi menjaga pasokan dalam daerah, apalagi masa panen baru akan berlangsung pada Maret – April 2024.
“Evaluasi kami bersama Pemda terhadap harga beras dan ketersediaan beras, kami akan penuhi dulu di dalam daerah (NTB) dengan memaksimalkan pengadaan lokal. Jangan sampai beras ini ke luar daerah. Apalagi ini menjelang Ramadan,” jelas Raden dari keterangan yang diterima Bisnis, Rabu (21/2/2024).
Selain upaya proteksi, dengan stok yang masih tersedia, Bulog akan menggencarkan operasi pasar untuk menekan harga, dengan cara memenuhi pasar – pasar strategis di NTB dengan beras SPHP atau beras Bulog. Menurutnya upaya ini bisa menstabilkan harga beras.
Raden menargetkan pada panen raya yang akan berlangsung di Maret 2024, Bulog bisa menyerap minimal 70.000 ton beras petani. Beras tersebut untuk memenuhi kebutuhan lokal dan menjadi cadangan beras yang disimpan dalam Gudang Bulog. Selain itu, Bulog NTB juga masih akan menerima beras impor untuk menjalankan program bantuan pangan (Bapang) yang akan direalisasikan hingga Juni 2024.
Baca Juga
Saat ini beras impor yang sudah masuk di NTB mencapai 12.000 ton dari kuota 25.000 ton yang dialokasikan oleh pemerintah. Sebenarnya NTB tidak lazim menerima beras impor, karena dari produksi dalam daerah, NTB sudah surplus beras, bahkan menjadi penyangga pangan nasional. NTB banyak mengirim beras ke NTT, Jakarta hingga Sumatera untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut. Raden menjelaskan beras impor bukan untuk dijual di pasar, akan tetapi murni untuk program bantuan pangan.
Sebelumnya, PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menjelaskan Pemprov bersama Pemkab di NTB terus berupaya menekan harga beras di tingkat pengecer dengan memperbanyak operasi pasar. "Komitmen kami bagaimana pemerintah di daerah kabupaten/kota untuk memperbanyak gerakan operasi pasar agar masyarakat tidak berspekulasi apalagi terpengaruh panik buying," ujar Gita dari siaran pers.
Gita juga menjelaskan TPID akan segera melakukan koordinasi terlebih menjelang Hari Besar Keagamaan (HBK) untuk memastikan kesiapan pasokan, termasuk rakor pekan depan untuk menyiapkan langkah-langkah taktis daerah untuk memastikan harga komoditi terjangkau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
