Januari 2024: Bali Alami Inflasi 2,61%

Bisnis.com, DENPASAR – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bali pada Januari 2024 berada di kisaran 2,61% (YoY). Tingkat inflasi ini dinilai masih terkendali dengan baik karena masih berada di bawah 3% sesuai dengan target inflasi nasional. 

Kepala BPS Provinsi Bali, Endang Retno Sri Subiyandani menjelaskan komoditas penyumbang inflasi antara lain tingginya harga beras yang memberi andil terbesar inflasi di Bali dengan andil 0,6%, kemudian diikuti oleh inflasi bawang putih 0,2%, cabai merah, rokok dan daging ayam ras sebesar 0,1%. 

Harga beras di Bali masih berkisar di angka Rp14.500 per kg, bahkan di sejumlah pasar seperti pasar Kreneng, Denpasar, Harga beras sudah naik menjadi Rp15.000 per kg mulai 29 Januari 2023.  Kemudian harga cabai merah berkisar di Rp75.000 - Rp80.000, dagin ayam ras Rp35.000, bawang putih Rp35.000. 

“Jika dilihat dari kelompok pengeluaran, inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan dan tembakau dengan andil 1,80%, kemudian pendidikan 0,21%, penyedia makanan dan minuman seperti restoran 0,17%, perumahan air listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,10% dan  pakaian dan alas kaki dengan andil 0,09%,” jelas Endang, Kamis (1/2/2023).

Endang juga menjelaskan, indikator pengukuran inflasi di Bali bertambah menjadi empat Kabupaten/Kota, dari yang sebelumnya hanya dua Kabupaten/Kota. Saat ini indikator pengukuran inflasi dilakukan di Kota Denpasar, Singaraja, kemudian Kabupaten Badung dan Tabanan. Pada Januari 2023, Kabupaten Tabanan mengalami inflasi tertinggi, sebesar 3,79%, dan terendah terjadi di Kota Denpasar sebesar 2,12%.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk pengendalian inflasi jangka panjang, PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan Pemprov mendorong pertanian inovatif untuk mengatasi keterbatasan lahan pertanian. 

Metode dengan irigasi tetes sebagai bagian dari inovasi bisa semakin banyak diterapkan pada lahan  di Bali, hingga menjadi gerakan dan role model pertanian Bali.

Menurut Mahendra, saat ini Bali masih defisit di komoditas bawang putih, sehingga harus mendatangkan bawang putih dari luar daerah. “Kebanyakan kita surplus di berbagai komoditi. Hanya bawang putih yang perlu terobosan khusus bagaimana menghasilkan bawang putih yang tak hanya baik tapi juga bisa diterima pasar,” jelas Mahendra dari keterangan resminya.

Selain itu, Mahendra juga menyoroti masih tingginya alih fungsi lahan karena masih masifnya pembangunan seperti hotel, villa dan pembangunan lainnya yang berkaitan dengan pariwisata.

Menurutnya jika alih fungsi lahan terus terjadi, akan berdampak ke ketahanan pangan daerah. Pemprov Bali telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi alih fungsi lahan seperti menetapkan zona - zona pertanian dan meningkatkan produktivitas petani agar lahan tidak mudah dijual ke pengembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel