Realisasi Belanja Pemprov Bali 84%, Sisa Anggaran Mencapai Rp1,8 Triliun

Realisasi belanja Pemerintah Daerah di Bali ternyata kurang optimal pada 2023 walaupun pemulihan aktivitas masyarakat sudah kembali normal.
Potret uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000./Bloomberg-Brent Lewin.
Potret uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000./Bloomberg-Brent Lewin.

Bisnis.com, DENPASAR – Realisasi belanja pemerintah daerah di Bali ternyata kurang optimal pada 2023 walaupun pemulihan aktivitas masyarakat sudah kembali normal dan Presiden Jokowi sudah menekankan agar Pemda mengoptimalkan belanja daerah untuk pemulihan ekonomi. 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, mencatat realisasi belanja Pemda di Bali Rp27,7 triliun atau 84% dari pagu belanja 2023 yang nilainya mencapai Rp32,97 triliun. Komposisi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi yang mencapai 68% dari total belanja daerah, kemudian belanja transfer sebesar 18% dari total belanja. 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho menjelaskan Pemprov Bali masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan belanja agar realisasi anggaran di 2024 semakin baik dan nilai Silpa bisa ditekan. “Ada PR untuk belanja daerah, karena realisasinya hanya 84%, meskipun tumbuh jika dibandingkan realisasi belanja 2022 yang nilai belanjanya Rp21,47 triliun,” jelas Teguh melalui live streaming, Rabu (24/1/2023).

Realisasi belanja operasi pada 2023 sejumlah Rp19,08 triliun, belanja modal Rp3,55 triliun, belanja transfer Rp5,03 triliun, dan belanja tidak terduga Rp44 miliar. Menurut Teguh, terdapat surplus anggaran sebesar Rp537 miliar dan jika dihitung denga pembiayaan netto Rp1,3 triliun, maka sisa belanja anggaran atau Silpa Bali mencapai Rp1,8 triliun. 

Sementara itu realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2023 mencapai Rp28,2 triliun atau 93,6% dari target pendapatan pada 2023. pendapatan daerah tercatat tumbuh 35,8% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada 2022. Komposisi pendapatan daerah 55% berasal dari transfer pusat dan 44% berasal dari transfer pemerintah pusat dan 1% dari pendapatan lain - lain yang sah. 

Jika dilihat dari komposisi APBD Provinsi Bali, maka pendapatan Bali sebagian masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, menurut Teguh komposisi APBN belum menggambarkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper