Polemik Pajak Hiburan, Pengusaha Hiburan Minta Jokowi Terbitkan Perppu

Pengusaha hiburan dan SPA di Bali masih enggan menerapkan pajak 40% walaupun Kabupaten Badung sudah mengeluarkan surat soal tarif baru pajak hiburan dan SPA.
Ilustrasi pajak./Dok Freepik
Ilustrasi pajak./Dok Freepik

Bisnis.com, DENPASAR - Pengusaha hiburan dan SPA di Bali masih enggan menerapkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 40% walaupun Kabupaten Badung sudah mengeluarkan surat edaran soal tarif baru pajak hiburan dan SPA. Pengusaha beralasan jika diterapkan dikhawatirkan berdampak ke sepinya pelanggan dan berpotensi merugikan usaha hiburan malam.

Pelaku usaha hiburan sudah menerima edaran soal tarif baru PBJT dari Pemda Badung pada awal Januari 2024, akan tetapi sebagian pengusaha enggan menerapkan aturan tersebut karena dinilai tidak masuk akal dan berpotensi mematikan usaha hiburan di Bali.

Public Relation Atlas Beach mengaku sudah menerima edaran dari Pemda Badung per 4 Januari 2024, dan dalam surat tersebut disebutkan pajak PBJT 40% berlaku per 1 Januari 2023. 

Menurut Tommy, tidak semua pengusaha hiburan sudah mengetahui tarif pajak PBJT yang baru, sehingga ini menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. "Kami menerima surat saja ketika bertanya ke Pemda, dan itupun hanya dikasi PDF saja, kami yakin banyak rekan pengusaha hiburan belum menerima. Ini yang menimbulkan dilema," kata Tommy, Senin (15/1/2024).

Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menjelaskan pelaku usaha hiburan dan SPA di Bali tegas menolak PBJT 40%. Sejumlah alasan dikemukakan Suryawijaya bersama pelaku usaha hiburan lainnya, pertama pasal PBJT sedang dalam tahap uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga penerapannya bisa ditunda. Kemudian yang kedua pelaku usaha khawatir takut konsumennya akan kabur jika dibebankan pajak 40%. 

"Kalau diterapkan sekarang, tamu akan kabur semua, sehingga kami dengan tegas menolak dan menunggu Judicial Review di MK. PBJT 40% ini tidak masuk akal, pembahasannya kami tidak pernah dilibatkan. Ini akan berpotensi mematikan usaha hiburan dan SPA di Bali, dan membuat wisatawan lari ke Thailand, yang pajak hiburan hanya 5%, apalagi tiket Jakarta Bali lebih mahal daripada tiket pesawat Jakarta ke Thailand, bayangkan ke Thailand tiketnya hanya Rp1,1 juta, sedangkan ke Bali Rp1,8 juta," jelas Suryawijaya, Senin (15/1/2023). 

Senada dengan itu, pengacara kondang yang juga pengusaha hiburan di Bali, Hotman Paris Hutapea menjelaskan pajak PBJT 40% akan Melumpuhkan usaha hiburan dan SPA, karena tidak ada konsumen yang mau membayar hiburan dan jasa SPA yang pajaknya 40%.

Hotman menyebut daya saing Bali semakin terhimpit karena negara lain seperti Dubai dan Thailand malah menurunkkan pajak hiburan. Saat ini trend kunjungan wisman ke dua negara tersebut sedang naik dan Bali akan semakin ditinggalkan jika pemerintah terus bergeming dengan PBJT 40%. 

Menurut Hotman, Presiden Jokowi sebaiknya segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) untuk mengatasi polemik tersebut dan menyelamatkan pariwisata Bali. Jika menunggu uji materi MK, menurut Hotman terlalu lama dan tidak memberikan kepastian terhadap dunia usaha. 

"Kami minta Pak Jokowi segera menerbitkan Perppu, dan ini akan menjadi legasi yang bagus untuk beliau di akhir masa jabatannya. Pajak hiburan 40% ini tidak rasional sama sekali, saya menduga ada pihak tertentu di DPR yang menyelipka pasal ini dan DPR lain tidak tahu dan tidak membaca," ujar Hotman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper