Bisnis.com, MANGUPURA - Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta mengusulkan untuk moda transportasi massal di Bali lebih baik menggunakan mass rapid transit (MRT), bukan light rail transit (LRT).
Giri menjelaskan pertimbangan utama lebih memilih MRT karena kapasitas penumpangnya lebih besar daripada LRT, sehingga bisa membawa lebih banyak penumpang dan wisatawan dalam waktu bersamaan.
Menurutnya kemacetan parah yang terjadi di kawasan Bandara hingga Tol Bali Mandara, kemudian di kawasan - kawasan pariwisata saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) membuktikan jika Bali membutuhkan transportasi massal yang memiliki daya tampung penumpang lebih besar.
Politikus PDIP ini juga menjelaskan untuk jangka panjang, MRT juga lebih dibutuhkan di Badung. "Kenapa kami usulkan menjadi MRT, karena kami melihat Bali 100 sampai 1000 tahun ke depan, pasti membutuhkan transportasi massal yang besar, oleh sebab itu kami usulkan MRT dan kami yakin akan disambut positif oleh pemerintah pusat. Tim kami sore ini balik dari Korea Selatan, kami akan tunggu bagaimana hasilnya," jelas Giri.
Giri juga menyebut MRT menjadi satu - satunya solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan di Badung, karena di Bali tidak diizinkan untuk membangun flyover untuk menambah ruas jalan, sehingga pengembangan jalan di Badung akan sulit dilakukan. Pemkab baru bisa menambah ruas shortcut Tibubeneng - Canggu untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Pada 2024 Pemkab Badung akan memperlebar jalan yang ada di Batubelig, Tunon Umalas menuju Berawa.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Wakil Menteri Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Sangwoo Park, CEO Korea National Railway (KNR) Hanyoung Kim dan CEO Korea Exim Bank Hee-Seung Yoon pada Selasa (9/1/2024), untuk membahas upaya penyelesaian studi kelayakan dan pembiayaan pembangunan LRT di Bali.
Baca Juga
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas berbagai skema pembiayaan untuk LRT Bali dengan pihak Korea Selatan. Beberapa skema yang telah dibahas adalah dengan memanfaatkan Official Development Assistance (ODA) loan, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership.
