Bisnis.com, DENPASAR – Penjabat Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya memulai langkah memimpin selama satu tahun ke depan dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem di sejumlah Kabupaten di Bali.
Pengentasan kemiskinan ekstrem, menurut Mahendra, sesuai dengan amanat pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo kepada seluruh PJ Gubernur yang sudah dilantik. Mahendra juga mengatakan angka kemiskinan ekstrem di Bali masih ada sekitar 0,52 persen dan ditargetkan bisa 0 persen pada 2024.
“Saya minta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem,” Jelas Mahendra dari keterangan resminya yang diterima Bisnis, Rabu (13/9/2023).
Menurut Mahendra, kunci pengentasan kemiskinan ada pada akurasi data, data yang benar akan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Mahendra meminta kepada Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) untuk menggunakan data yang transparan mengacu pada data BPS untuk mengetahui masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial.
Untuk mempercepat penanganan Pj. Gubernur Mahendra akan membentuk tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Langkah ini mengingat koordinasi dan persamaan persepsi harus disatukan antara Wali Kota dan Bupati se-Bali agar memiliki kesetaraan kinerja dengan tujuan, target dan waktu yang sama.
"Untuk mempercepat kinerja dan hasil, kita perlu membentuk tim di masing-masing Kabupaten dan Kota se-Bali yang diawasi oleh ketua lelaksana harian di wilayahnya masing-masing,” ujar Mahendra.
Baca Juga
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menjelaskan menurut data kemiskinan pada 2022, terdapat dua Kabupaten dengan jumlah kemiskinan ekstrem diatas 1 persen, yakni Kabupaten Gianyar 1,65 persen dan Kabupaten Karangasem 1,80 persen. Untuk menguji akurasi data, Wiasthana meminta Pemkab untuk mengecek kondisi riil di lapangan sehingga program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
“Menindaklanjuti hal itu Bappeda telah meminta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk turun ke lapangan dan menyampaikan kondisi riil saat ini berapa sesungguhnya warga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Diharapkan dengan data yang terbaru, pemerintah bisa bergerak tepat sasaran,” kata Wiasthana.
