Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian PPN/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) bersama Pemprov Bali meluncurkan lembaga crowdfunding Bali Kerthi Development (BDF) pada Sabtu (19/8/2023) di Art Center, Denpasar.
Peluncuran ini langsung dilakukan oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Terbentuknya BDF sekaligus menjadikan Bali sebagai daerah pertama yang memiliki lembaga crowdfunding atau penghimpun dana untuk pembangunan dan investasi Bali.
BDF diharapkan menjadi alternatif pendanaan untuk pembangunan Bali terutama di sektor-sektor strategis Bali sektor yang fokus pada layanan publik dan mendukung pembangunan ekonomi kerthi Bali yang berbasis nangun sat kerthi loka Bali menuju Bali era baru.
Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan secara teknis BDF akan menjadi anak perusahaan perusahaan penjaminan daerah PT Jamkrida Bali Mandara. Alasan Koster memilih PT Jamkrida Bali Mandara sebagai induk usaha BDF karena perusahaan tersebut sangat siap secara modal dan memiliki kinerja yang bagus.
Dalam proses pendiriannya, BDF mengambil alih saham kepemilikan PT Sarana Bali Ventura, sebuha perusahaan milik beberapa pihak salah satunya, pengusaha Arifin Panigoro.
Baca Juga
"Proses pengambilalihan kepemilikan saham dari PT Sarana Bali Ventura ke BDF sudah berjalan dan sudah mendapat persetujuan OJK, langsung dari pak Mahendra Siregar. Total nilai kepemilikan saham yang diambil alih Rp12 miliar, yang sudah ditransaksikan Rp4,5 miliar dan sisanya masih dalam proses," jelas Koster, Sabtu (19/8/2023)
Sementara itu, Suharso menargetkan BDF akan menghimpun pendanaan dari berbagai lembaga filantropis, dana hibah, CSR maupun model pendanaan lainnya dari dalam dan luar negeri.
Sebagai langkah pertama, Bappenas bakal memberikan dana segar senilai US$10 juta dolar atau sekitar Rp150 miliar kepada BDF yang bersumber dana yang dihimpun Bappenas.
"Dana ini sebagai komitmen dan dukungan terhadap BDF, kedepan Bappenas berencana terlibat dalam pendanaan BDF, kami sedang pikirkan skemanya," jelas Suharso.
Melalui pendanaan alternatif ini, Bali bisa mengatur pola pembangunan yang lebih matang, tidak semua daerah harus diarahkan ke pariwisata, harus ada daerah - daerah yang terproteksi alamnya agar terjadi keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan alam Bali. Suharso menambahkan, konsep pembangunan nangun sat kerthi loka Bali dengan prioritas utama di sektor pertanian, perikanan, digital dan ekonomi kreatif bisa didukung dengan adanya BDF ini.
Bappenas juga aktif dalam menawarkan BDF ke negara - negara mitra strategis dan lembaga pendanaan internasional. Menurut Suharso, dari hasil penjajakannya, banyak negara dan lembaga pendanaan internasional yang berminat untuk terlibat dalam menanamkan dananya melalui BDF.
Suharso juga mengungkap akan mengadopsi model BDF di tingkat nasional, sehingga Indonesia memiliki lembaga yang penghimpun dana untuk mengoptimalkan pembangunan nasional. Menurutnya banyak sektor pembangunan yang membutuhkan dana besar dan tidak bisa dilakukan jika hanya mengandalkan APBN yang nilainya terbatas.
Daerah lain juga diharapkan membangun lembaga yang sama seperti Bali, sehingga pembangunan di daerah bisa lebih cepat dan terukur karena tidak hanya mengandalkan APBD dan dana transfer daerah.
Selain itu, Bappenas juga membentuk melaunching Poject Management Office (PMO) sebuah lembaga baru yang akan bekerja merealisasikan ekonomi kerthi Bali. Tim PMO dibentuk langsung oleh Bappenas melalui keputusan Menteri termasuk pendanaan operasional berasal dari Bappenas.
