Bisnis.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster angkat bicara soal langkah Kementerian Perhubungan mulai menawarkan pembangunan Light Rapid Transit (LRT) Bali Fase I kepada investor swasta setelah program pembangunan LRT ini masuk dalam prioritas nasional di sektor transportasi.
Proyek LRT ini juga diusulkan oleh Pemprov Bali sebagai bagian dalam pembangunan Bali era baru di sektor transportasi. Rencananya LRT fase satu akan dibangun dari Bandara Internasional Ngurah Rai kemudian ke sentral parkir Kuta hingga nyambung ke kawasan wisata Seminyak.
Tujuan pembangunan moda transportasi modern ini untuk mengatasi masalah kemacetan di kawasan Kuta hingga Seminyak yang memang tidak memiliki jalan lebar dan belum memiliki transportasi publik yang memadai.
Koster menjelaskan LRT Bali salah satu proyek besar yang membuka peluang pihak swasta untuk terlibat di dalamnya. Menurutnya proyek LRT fase I masih dalam tahap feasibility Study (FS) kawasan yang menjadi titik pembangunan LRT, namun Koster tidak menjelaskan pihak mana yang sedang melakukan FS. “LRT Bali salah satu proyek yang bisa swasta terlibat di dalamnya, namun sampai saat ini kan masih FS,” jelas Koster, Senin (14/8/2023).
LRT Bali ini sudah menjadi wacana sejak lama, pada 2020 Korea Selatan sudah mulai terlibat dalam pembangunan LRT Bali. Pihak Korea Selatan melalui Korea Rail Network Authority (KRNA) sudah menandatangani MoU dengan BUMN Karya, Nindya Karya untuk pembangunan LRT Bali sejak 2020. Pihak Korea juga disebut sudah memulai FS LRT Bali.
Proyeksi awalnya, pembangunan LRT Bali bisa menelan biaya hingga Rp10 triliun. Dana tersebut diharapkan datang dari investor agar tidak menelan biaya dari APBN. Seperti yang diberitakan bisnis sebelumnya, Kemenhub pembangunan LRT Bali masuk dalam prioritas pembangunan transportasi nasional bersama 15 proyek transportasi lainnya seperti Bandara Komodo, Back Area Patimban dan MRT Fase IV.
Baca Juga
Proyek transportasi tersebut masuk dalam koordinasi Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) yang dibentuk pemerintah, Lembaga ini bertugas mencari pembiayaan non APBN untuk pembangunan transportasi nasional dengan cara menawarkan proyek prioritas ke investor.
