Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Transaksi QRIS di Bali Mencapai Rp425 Miliar per Bulan

Jumlah merchant saat ini mencapai 666.733 dan user (pengguna) QRIS tercatat sebesar 794.908 user.
Pengguna QRIS mulai mengeluhkan pengenaan biaya tarif transaksi QRIS./Ilustrasi-Bank Indonesia.
Pengguna QRIS mulai mengeluhkan pengenaan biaya tarif transaksi QRIS./Ilustrasi-Bank Indonesia.

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat nilai transaksi QRIS mencapai Rp425 miliar per bulan dengan 3,5 juta kali transaksi setiap bulan yang bersumber dari transaksi di merchant-merchant yang tersebar di Bali.

Bank Indonesia juga mencatat jumlah merchant saat ini mencapai 666.733 dan user (pengguna) QRIS tercatat sebesar 794.908 user. Kepala Perwakilan BI Bali, R. Erwin Soeriadimadja menjelaskan besarnya nilai transaksi tersebut menunjukkan digitalisasi di sektor swasta maupun pemerintahan sudah berjalan di Pulau Dewata.

“Di sektor swasta, kami mendorong pelaku usaha, untuk terhubung dalam platform pemasaran digital, akses keuangan digital melalui fintech, hingga platform transaksi pembayaran retail berbasis digital seperti QRIS,” jelas Erwin dikutip dari siaran pers, Jumat (21/7/2023)

Selain itu, digitalisasi di pemerintahan juga berjalan dengan baik, terlihat dari seluruh pemda di Bali telah secara aktif memperluas kanal-kanal pembayaran nontunai di berbagai jenis penerimaan pajak dan retribusi seperti mobile banking, internet banking, e-commerce dan juga QRIS.

Hasil survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II-2022, 10 dari 10 pemda di Bali sudah berada pada kategori Digital, khususnya Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng yang telah mendapatkan penghargaan juara 1 TP2DD Terbaik wilayah Jawa.

Pemerintah Provinsi Bali juga mendapatkan penghargaan Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik, dan Kota Denpasar meraih penghargaan Penguatan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Digital Government Award.

Menurut Erwin, tantangan yang dihadapi oleh pemda adalah tingkat literasi digital masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, kemudahan akses pembayaran melalui kanal nontunai, jaringan internet yang tersedia secara memadai, dan tentunya ketersediaan fasilitas layanan pengaduan masyarakat sebagai bentuk perlindungan konsumen.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Miftahul Ulum

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper