Bisnis.com, DENPASAR—Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT mengandalkan 4 program unggulan meliputi penguatan klaster ketahanan pangan, business matching kepada akses keuangan, penguatan digitalisasi, dan penguatan kelembagaan untuk mengendalikan inflasi daerah.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menekankan, bahwa terdapat empat hal utama yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi, di antaranya adalah ketahanan pangan dan energi, serta SDA dan digitalisasi. Salah satu faktor penyebab tingginya inflasi di negara-negara maju seperti yang terjadi saat ini adalah akibat dari masih kurangnya ketahananan pangan dan energi, serta terbatasnya SDA meskipun teknologi yang dimiliki sudah sangat baik.
“Dengan berbagai bauran kebijakan dan penguatan sinergi seperti terus mendorong inovasi GNPIP, Bank Indonesia optimis tekanan inflasi akan terjaga dalam kisaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023,” ujarnya dalam dikutip dari acara GNPIP NTT di Kabupaten Sumba Timur, Sabtu (15/7/2023).
Gubernur NTT Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, menyampaikan pemda dan seluruh stakeholders turut mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan. Menurutnya membutuhkan kerja sama yang kuat dan komitmen seluruh elemen terkait di dalam negeri. Lebih lanjut Viktor menekankan dalam upaya pengendalian inflasi pangan diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh para petani dan peternak.
Penguatan GNPIP NTT 2023 mengusung tema Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) Terintegrasi, Hilirisasi Pangan, dan Digitalisasi Rantai Pasok. Menurut Kepala Kantor Perwakilan BI NTT Donny H. Heatubun, penguatan inovasi hilirisasi penting untuk dilakukan guna meningkatkan nilai tambah suatu produk yang saat ini telah dan sedang di implementasikan di NTT Selain itu, aspek digitalisasi diperlukan untuk memperkuat akurasi dan kecepatan akses data harga dan neraca pangan yang pada akhirnya digunakan untuk pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena pertimbangan itulah, pihaknya menetapkan empat program unggulan.
Pertama, penguatan klaster ketahanan pangan yang terdiri dari launching BUMD Pangan Kota Kupang, gerakan urban farming di NTT, dan penyerahan program sosial Bank Indonesia (PSBI). Kedua, business matching kepada akses keuangan berupa penyerahan Kredit Mikro Merdeka dari BPD NTT kepada kelompok tani. Ketiga, penguatan digitalisasi meliputi launching aplikasi SKPB SiKePangMas (Sistem Kesiapsiagaan Pertanian dan Bencana) Kabupaten Sumba Timur dan digitalisasi pasar utama Kota Kupang berupa pemasangan running text / display harga di tiga pasar utama Kota Kupang (Pasar Inpres Naikoten, Pasar Oebobo, dan Pasar Oeba).
Baca Juga
Keempat, penguatan kelembagaan yang di inisiasi dalam bentuk sinergi optimalisasi gerakan operasi pasar murah bersubsidi dengan skema Subsidi Ongkos Angkut (SOA) di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sikka sebagai kota IHK NTT bersama Perum Bulog, penandatanganan kesepakatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dan deklarasi komitmen pengendalian inflasi Kabupaten/Kota Provinsi NTT.
“Keempat program unggulan tersebut diharapkan akan mengakselerasi terbentuknya ketahanan pangan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pengendalian inflasi pangan,” ujarnya.
