Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Snorkeling di Bali Dikenai Retribusi, Ini Penjelasan Pemprov

Aktivitas snorkeling di Nusa Penida salah satu aktivitas laut yang sudah dikenakan retribusi oleh Pemprov Bali.
Ilustrasi pemandangan di bawah perairan./JIBI
Ilustrasi pemandangan di bawah perairan./JIBI
Bisnis.com, DENPASAR - Provinsi Bali mulai memberlakukan retribusi bagi aktivitas di laut melalui Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2021. 
Aktivitas snorkeling di Nusa Penida salah satu aktivitas laut yang sudah dikenakan retribusi oleh Pemprov Bali. Dari retribusi yang beredar di media sosial, setiap aktivitas snorkeling dikenakan tarif retribusi Rp100.000. Pemungutan retribusi ini sempat dikeluhkan oleh sebagian pelaku pariwisata yang belum mendapat sosialisasi dari Pemda. 
Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan pemungutan retribusi tersebut sudah sesuai dengan aturan, namun dia mengakui jika belum semua mendapat sosialisasi. "Pelaksanaannya memang sesuai aturan, cuma memang kami akan minta DKP untuk evaluasi dilapangan," jelas Koster usai sidang Paripurna DPRD Bali, Senin (3/7/2023). 
Aturan retribusi tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam PP tersebut retribusi dipungut meliputi kegiatan kapal, pemanfaatan pulau kecil hingga kegiatan wisata di perairan. 
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun menanggapi keberatan pelaku pariwisata soal retribusi yang dinilai memberatkan tersebut. Senada dengan Koster, Tjok Bagus Pemayun menjelaskan Perda nomor 7 Tahun 2021 sudah disosialisasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pariwisata Bali. 
Tjok Bagus mengaku sudah mengundang asosiasi Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (Gagawisri) 25 Oktober 2022. "Kami sudah mengundang para pelaku yang tergabung dalam Ghawistri, yang hadir memang hanya 28 pengusaha dari 100 lebih yang kami undang. Saat sosialisasi kami sampaikan sepenuhnya soal retribusi tersebut," jelas Tjok Bagus. 
Pemprov berencana membentuk tim khusus yang bertuga melakukan sosialisasi dan pelaksanaan retribusi tersebut, sehingga semua pihak menerima pelaksanaan Perda tersebut. Menurut Tjok Bagus pungutan kepada wisatawan Rp100.000 di Nusa Penida sudah sesuai dengan aturan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler