Yasonna Jelaskan Alasan Pemerintah Batasi Wisman Masuk Bali

Pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron pada Februari atau Maret 2022.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menggelar audiensi dengan perwakilan pelaku industri pariwisata di Bali.

Audiensi digelar Minggu (16/1/2022) itu merupakan salah satu cara percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Bali sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Umumnya, para pelaku industri pariwisata meminta pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan kedatangan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata. Khususnya jelang perhelatan G20 tahun 2022 ini.

“Kami sepakat akan menyukseskan perhelatan G20, namun kami berharap ada ruang, titik buat kami untuk bisa bernapas, supaya kami bisa memberikan spirit buat teman-teman dan kami siap melakukan sharing responsibilities untuk menjaga bagaimana Bali ini aman dan pantas dikunjungi ke depannya,” ungkap Ketua Indonesian Hotel General Manager Association Bali, Yoga Iswara dalam keterangan tertulis, Senin (17/16/2022).

Yasonna mengungkapkan, pemerintah sadar akan kebijakan berat yang harus diambil karena harus mengutamakan keselamatan masyarakat tetapi juga harus menjaga laju perekonomian. Mengenai pembatasan kunjungan wisatawan mancanegara, Yasonna menuturkan bahwa pelonggaran kebijakannya tergantung pada laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Saat kita mulai melonggarkan, varian Delta masuk, lalu saat sudah mulai tertangani dan kita ingin longgarkan kebijakan masuk ke Indonesia, tiba-tiba muncul Omicron yang membuat kita harus tarik rem terus,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, evaluasi terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19 selalu dilakukan setiap pekan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Setiap keputusan yang diambil mengenai pelonggaran izin masuk warga negara asing harus berdasarkan pembahasan dengan menteri-menteri terkait.

Pemerintah, kata Yasonna, juga menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron pada Februari atau Maret 2022.

“Keinginan kita semua pasti membuka longgar, supaya ekonomi bergulir. Kita berharap peak yang diprediksi itu tidak menjadi kenyataan, kalau pun jadi kenyataan tidak seperti yang kita khawatirkan,” ungkapnya.

“Kita sama-sama berjuang untuk menangani kondisi ini, yang pasti kalau Presiden concern-nya itu bagaiamana supaya pandemi segera berakhir, bagaimana ekonomi tumbuh kembali".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper