Bisnis.com, DENPASAR -- Realisasi belanja daerah pemerintah Bali yang bersumber dari APBD 2021 baru mencapai 8 persen dari pagu anggaran selama kuartal I/2021. Realisasi ini jauh lebih rendah dibandingkan belanja pemerintah pusat di Bali selama kuartal I/2021 yang mencapai 17,5 persen dari pagu anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto mengatakan pada tahun ini Bali mendapatkan aloksasi dana dari APBN senilai Rp23,2 triliun, sebanyak Rp11,6 triliun dikelola instansi vertikal yakni kementerian dan sisanya ditransfer ke APBD Bali. Sementara itu, dengan adanya transfer dari pusat, alokasi belanja daerah Bali pada 2021 mencapai Rp26,69 triliun yang semuanya dikelola pemerintah daerah.
Selama kuartal I/2021, instansi vertikal di Bali yang mengelola dana APBN senilai Rp11,6 triliun telah mampu merealisasikan belanja senilai Rp2,03 triliun atau 17,5 persen dari pagu anggaran. Realisasi ini dinilai telah mencapai target penyaluran yang seharusnya sebesar 15 persen selama kuartal I/2021.
Di satu sisi, belanja pemerintah daerah Bali dari APBD baru berada di kisaran 8 persen dari pagu anggaran selama kuartal I/2021 atau senilai Rp2,04 triliun.
Menurutnya, realisasi belanja pemeritah pusat lebih tinggi dari pemerintah daerah karena berkaitan dengan cepat tidaknya proses refocusing anggaran. Memang, pada kuartal I/2021, pemerintah belum bisa mengakselerasi belanja daerah karena masih melakukan proses refocusing anggaran.
Meskipun demikian, refocusing anggaran dinilai sudah rampung pada kuartal I/2021 lalu. Artinya, pada kuartal II/2021 nanti, belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Bali akan bisa terserap lebih baik lagi.
"Kalau belanja pusat bisa lebih tinggi dari daerah mungkin karena prosesnya lebih cepat dalam menyelesaikan refocusing anggaran. Proses refocusing ini sudah selesai pada kuartal I/2021 sehingga belanja pemerintah akan terserap lebih baik nanti di kuartal II," katanya kepada Bisnis, Jumat (7/5/2021).
Meskipun belanja pemerintah pusat yakni kementerian lembaga di Bali lebih tinggi dari belanja pemerintah daerah, nyatanya jika dibandingkan dengan provinsi lain realisasinya tetap lebih rendah. Realisasi belanja kementerian lembaga di NTB mencapai 22,8 persen pada kuartal I/2021. Pada periode sama, di Jakarta, realisasinya sebesar 21,2 persen, NTT 20,5 persen, Lampung 19,6 persen, Sultra 18,3 persen, dan Sulut 18,3 persen.
Artinya, realisasi belanja pemerintah pusat di Bali masih lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi tersebut.
Walupun masih rendah, realisasi belanja pemerintah pusat di Bali memang cenderung menujukkan pertumbuhan. Pada kuartal I/2019 realisasinya hanya Rp1,76 triliun atau 17,8 persen dari pagu anggaran. kemudian meningkat menjadi Rp1,8 triliun atau 16,6 persen dari pagu anggaran, dan menjadi Rp2,03 triliun atau 17,5 persen dari pagu pada kuartal I/2021.
Realisasi belanja pemerintah pusat di Bali pada kuartal I/2021 meliputi belanja bantuan sosial senilai Rp3,5 miliar, belanja modal Rp547 miliar, belanja barang Rp616 miliar, dan belanja pegawai Rp864 miliar.
"Untuk program pemerintah pusat ke Bali cukup banyak proyek prioritasnya," sebutnya.
