Bisnis.com, DENPASAR - Pelaku usaha di Bali menilai kebijakan subsidi ongkos kirim kurang tepat untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Mereka menilai subsidi ongkir hanya menguntungkan pihak marketplace.
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali AAG Agra Putra mengatakan saat momen Hari Raya Lebaran marketplace telah merancang program promosi yang melibatkan para tenant.
Tujuan mereka adalah merangsang transaksi konsumen. Sehingga, ujar Agra, tanpa subsidi ongkos kirim (ongkir) pun peluang peningkatan transaksi pasti ada.
"Gratis ongkir ini hanya akan menguntungkan marketplace karena beban operasional berkurang. Mereka juga kan sudah mengenakan semacam transaction fee kepada tenant yang diajak bekerja sama," tuturnya kepada Bisnis, Minggu (18/4/2021).
Menurutnya, dalam program promosi yang dirancang pihak marketplace, para tenant juga telah diminta memberikan subsidi. Subsidi dari tenant bisa berupa diskon untuk produk yang ditawarkan. Hal itu akan menjadi beban dari tenant, di luar support yang masih mungkin diberikan pihak marketplace.
"Marketplace saat ini mulai mengurangi pengeluaran, karena sudah mulai berbicara keuntungan. Jadi hanya mendukung dari segi promosi marketing saja, sehingga program promosi yang dirancang penuh menjadi beban para tenant," tambahnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Agra mengatakan bahwa subsidi ongkir juga akan dirasa sulit dalam hal teknis pelaksanaan maupun controlling.
Dia mencontohkan, ketika Menparekraf mengatakan subsidi ini berlaku untuk produk-produk nasional.
Dalam hal itu, belum diperjelaskan yang dimaksud dengan produk nasional itu yang seperti apa. Bagaimana caranya mengontrol bahwa subsidi tersebut hanya untuk pembelian produk nasional.
Agra meminta, jika subsidi ongkir bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sebaiknya dilakukan kebijakan yang langsung ke sasaran.
Seperti memberi bantuan sosial kepada masyarakat (tunai/non tunai), tunjangan kesehatan, atau tunjangan pendidikan.
"Hal ini lebih mampu mengurangi beban masyarakat, dan lebih mampu bertahan terutama dalam masa pandemi. Sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga," jelas dia.
Demi memacu konsumsi masyarakat pada kuartal II/2021, pemerintah akan mengulirkan berbagai kebijakan.
Salah satu kebijakan yang akan dijalankan adalah subsidi ongkos kirim dalam penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang berlangsung pada H-10 dan H-5 Idulfitri.
“Hari Belanja Nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional,” terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (8/4/2021).
Airlangga menyampaikan nilai subsidi tersebut mencapai Rp500 miliar. Lebih lanjut, Airlangga memperkirakan dengan adanya program THR dan gaji ke-13 yang akan dibagikan pada Ramadan menjelang Idulfitri, konsumsi akan mencapai Rp215 triliun.
