Bisnis.com, DENPASAR - Optimalisasikan pendapatan daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi RI akan kunjungi lima kabupaten/kota di Bali.
Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Adlinsyah Malik Nasution atau akrab disapa Coki mengatakan kunjungan ke lima kabupaten/kota di Bali seperti Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, dan Bangli merupakan satu upaya untuk mengoptimalisasi pendapatan di daerah delapan indikator yang telah ditetapkan.
"Ada delapan indikator yang akan dilihat, tapi saat ini kami fokuskan untuk 2 indikator tematik," tuturnya di Puri Santrian Sanur, Selasa (20/10/2020).
Menurut Coki, salah satu langkah optimalisasi pendapatan daerah dengan memaksimalkan digitalisasi pajak yang telah dilaksanakan oleh Pemda setempat. Adapun alat digitalisasi pajak yang telah terpasang di Pulau ini sebanyak 1.802 buah yang selanjut akan terus dipantau penggunaanya.
"Kami belum berencana menambah alat digitalisasi pajak ini, kami maksimalkan yang sudah ada saja," jelasnya.
Sementara itu, dia menegaskan agar pungutan pajak hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir dapat segera direalisasikan kembali jika kondisi telah berjalan dengan normal pasca adanya Covid-19. Kemudian, pihaknya turut meminta Pemda berfokus pada tujuh jenis pajak lainnya, seperti pajak PBB, pajak air bawah tanah, dan pajak reklame.
Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma turut menuturkan pihaknya sangat siap untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan optimalisasi pendapatan daerah. Adapun program digitalisasi yang telah dilakukan seperti penggunaan sistem pembayaran nontunai dibeberapa DTW di Pulau Dewata, hingga pembayaran alat transportasi.
"Optimalisasi pembayaran nontunai ini sangat akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
