Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menjadi daerah yang bisa memaksimalkan teknologi internet dan informasi guna mendorong kemajuan daerah.
Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Bali, Ida Bagus Ludra, mengatakan teknologi menyebabkan terjadinya transformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat pada berbagai aspek pendidikan, budaya, dan sosial. Pemerintah mendukung ini.
"Implementasi digitalisasi information dengan program pemasangan internet gratis yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali," jelasnya dalam seminar bertemakan Digital Transformation for Building a Smart Society in Millenial Era di Conrad Hotel, Bali, Kamis (30/1/2020).
Dia menjelaskan penyediaan Wifi gratis diberikan kepada seluruh desa adat di Bali dan terpasang di wantilan. Harapannya wantilan desa adat dimanfaatkan menjadi berbagai pusat kegiatan, baik pengembangan kebudayaan, kehidupan sosial, maupun ekonomi.
"Di Bali ada 1.493 desa adat, semuanya akan dapat layanan internet gratis. Selain itu, sekolah, Puskesmas, dan destinasi wisata juga semua dapat," tuturnya.
Melalui layanan internet gratis di desa adat ini, juga bisa menjadi akses untuk memperluas pemasaran produk-produk lokal di masing-masing desa. Penyediaan layanan internet gratis ini sudah dimulai sejak November 2018. Dari target 1.681 akses poin layanan internet gratis pada 2019, sudah terealisasi 605 akses poin.
Baca Juga
Rinciannya penempatan di wantilan desa adat yang sudah terpasang 487 akses poin, Puskesmas terpasang 71 akses poin, objek wisata terpasang 47 akses poin, SMA/SMK/SLB terpasang 105 akses poin.
.jpg)
Pimpinan Redaksi Bisnis Indonesia, Maria Yuliana Benyamin saat memberikan piagam penghargaan kepada Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Bali, Ida Bagus Ludra dalam seminar Digital Transformation for Building a Smart Society in Millenial Era yang digelar Bisnis Indonesia di Bali, Kamis (30/1/2020)./Bisnis-Busrah Ardans
Tantangan Egosentrisme
Staf Ahli Menteri Kominfo RI, Prof Dr. Hendri Subiakto yang hadir di sela-sela acara mengatakan beberapa persoalan utama Indonesia dalam perwujudan digital transformation harus dimulai dengan soal Sumber Daya Manusia (SDM).
SDM sebut dia tidak hanya pendidikan, tapi mindset. Bahkan orang terdidik sekalipun masih memiliki mindset belum bisa berkolaborasi. Itu riil terjadi di lapangan, ungkapnya.
"Mengubah mindset adalah pekerjaan yang berat, kalau hanya melakukan pembangunan infrastruktur asal punya uang, bisa. Tapi merubah mindset, kultur itu tidak mudah, pekerjaan berat kita di situ," kata Hendri seusai memberi sambutan pada acara yang digelar Bisnis Indonesia tersebut.
Di sisi lain dia mengungkapkan, smart city dan digitalisasi di beberapa daerah sudah berjalan tapi tidak sesuai dan kontradiksi.
"Nyatanya Smart City yang hebat, tapi data UN menunjukkan kita masih jauh target dan hanya di atas Timor Leste, terus bagaimana? Ternyata tidak efisien. Karena tidak terkoneksi, tidak ada kerja sama, sistemnya beda-beda," ungkapnya.
Selain SDM dibenahi, tambah dia, juga egosentrisme harus ditinggalkan. Dia memisalkan Kementrian punya sistem sendiri-sendiri, tiap daerah juga memiliki sistem sendiri.
"Jika anda berkunjung ke Banyuwangi yang bagus pariwisatanya, di sana ada namanya aplikasi Pariwisata Banyuwangi, kemudian ke Jogja ada lagi, Surabaya juga, jadi apakah handphone harus diisi ratusan aplikasi? Itu hal yang sederhana," kata dia mempertanyakan.
Dia menekankan bahwa hal ini bukan hanya sebatas persoalan teknologinya, engineering, tapi social engineering, ego yang harus diturunkan, termasuk regulasi yang membuat orang hidup dengan sektornya masing-masing, itu harus dibongkar, jadi kerjaan berat bersama.
