Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah daerah didorong segera mengimplementasikan sistem transaksi elektronik guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, dan salah satunya menggunakan QR Indonesia Standard atau QRIS.
Sistem nontunai ini diyakini akan semakin meningkatkan efektivitas layanan publik, efisiensi, kesehatan fiskal, perekonomian, mendukung transparansi dan governance pemerintah. Mengadopsi sistem ini akan memberikan bantuan bagi daerah menuju arah digitalisasi serta penguatan sistem monitoring pajak, retribusi hingga metode pelaporan.
Kepala Grup Sistem Pembayaran Ritel dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Pungky Purnomo Wibowo menegaskan bank sentral bersama kemendagri dan kementerian terkait serta pemda telah menyepakati bahwa elektronifikasi transaksi pembayaran (ETP) sebagai program strategis yang akan diperkuat kedepannya. Penguatan itu ditujukan guna mendorong inovasi dan perluasan ETP sesuai prinsip aman, efisien, dan terjangkau.
“Kami mengajak institusi keuangan didaerah untuk berperan lebih, akan semakin mendorong akselerasi implementasi ETP,” jelasnya di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Transaksi Non Tunai di Sanur, Kamis (7/11/2019).
Menurutnya, QRIS yang merupakan standard pembayaran ritel dengan menggunakan QR Code sebagai kanal pembayaran yang efisien, murah, mudah, aman, dan tercatat serta interoperable.
Ongky menekankan bahwa penggunaan QR sebagai sarana pembayaran e-retribusi menjadi inovasi solusi yang efisien, aman, dan tercatat serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemda dalam jangka pendek bisa mengadopsi e-retribusi pasar tradisional, parkir, dan tempat wisata dengan menggunakan QRIS. Implementasinya juga dapat melibatkan institusi keuangan daerah, seperti BPD ataupun bekerjasama dnegan penyelenggara lain yang sudah diberikan izin.
Pungky menuturkan Bank Indonesia juga telah menyusun pedoman untuk menjadi panduan bagi pemda dalam mengimplementasikan ETP, meliputi prinsip, penjelasan mekanisme, termasuk pelaporan, serta model bisnis transaksi penerimaan dan pengeluaran. Adapun prioritas yang bisa ditempuh pemda untuk mendorong peningkatan PAD adalah e-retribusi pasar, e-retribusi pajak, e-retribusi wisata, e-pajak PHR, e-pajak kendaraan bermotor dan e-pajak bumi dan bangunan.
Sementara itu jika dari sisi pengeluaran, penerapan ETP difokuskan pada 6 projek prioritas, yaitu belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bansos, dan belanja bantuan keuangan. Elektronifikasi diyakini akan mendorong peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, membantu peningkatan keuangan inklusif to the last mile, serta tentunya langkah nyata mendukung Indonesia memasuki era ekonomi keuangan digital..jpg)
Role Model
Diakuinya bahwa sekarang ini belum semua, tetapi sebagian besar pemerintah daerah sudah menerapkan elektronifikasi dalam beberapa hal meskipun tidak semua pembayaran. Menurutnya, pemerintah daerah bisa mencontoh Bali dalam hal implementasi elektronifikasi.
“Bali itu dari segi infrastruktur dan SDM luar biasa, dan teman-teman disini inovatif serta ini destinasi wisata. Ke depan kami dorong di Bali pun akan semakin gencar,” jelasnya.
Dia menegaskan akan bekerja sama dengan Kominfo untuk memperlancar program elektronifikasi di daerah-daerah. Jaringan telekomunikasi dan listrik merupakan dua hal yang sangat penting untuk dapat mendukung program elektronifikasi.
Baca Juga
Kasubdi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II Kemendagri Ira Hayatunnisa menguraikan masih ada sekitar 80 kabupaten belum mengadopsi sistem elektronifikasi.
Hal itu terjadi karena daerah-daerah tersebut belum mendapatkan jaringan telekomunikasi yang baik hingga terkadang aliran listrik tidak stabil. Selain itu, beberapa diantaranya ada juga karena masalah komitmen dan keterbatasan SDM sehingga menunda implementasi elektronifikasi. Daerah itu seperti kabupaten di Papua dan Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara meskipun untuk pemerintah provinsinya sudah menjalankan.
Karena itu, kerja sama dengan Kominfo akan segera dilakukan agar seluruh daerah dapat menjalankan sistem pembayaran non tunai. Dia menekankan dari seluruh daerah yang telah mengimplementasikan sistem transaksi non tunai, pemerintah di Bali bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Menurutnya, pola pembayaran ini berjalan sangat baik di daerah tujuan wisata ini sehingga berdampak terhadap pendapatan daerah.
“Bali itu role model. Makanya ke depan kami dorong pemda memanfaatkan sistem ini untuk meningkatkan PAD melalui retribusi tempat wisata, atau retribusi pajak dan yang lain juga,” paparnya..jpg)
Beberapa daerah di Bali kini sudah mempraktikkan sistem pembayaran non tunai untuk mendongkrak pendapatan daerah. Pantauan Bisnis, PHR online sudah diterapkan beberapa kabupaten, serta parker non tunai dan pungutan di objek wisata juga menggunakan sistem ini. Gubernur Bali Wayan Koster mengakui sistem non tunai akan memberikan banyak keuntungan bagi daerah.
Dia menyatakan budaya non tunai dalam transaksi keuangan harus digalakkan karena sudah mendesak dan menjawab tantangan kebutuhan pemerintah daerah, khususnya pengelolaan keuangan. Di Bali, kata Koster, salah satu sektor yang harus mengadopsi adalah pungutan pajak hotel dan restoran. Sistem ini diyakininya bisa mengeliminir menurunya pendapatan ketika jumlah wisman naik..
“Makanya kami sambut baik progam ini dan menyambut penuh siap dengan BPD Bali dan BI Bali. Saya harap koordinasinya dapat dipertahankan,” pintanya.
Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho mengharapkan seluruh pemda di Bali bisa mengejawantahkan transaksi non tunai. Dia berujar dengan non tunai maka akan lebih transparan, akuntabel dan mudah digunakan oleh masyarakat. Dengan proses yang mudah, hasil PAD bisa dikembalikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Bali BPD Bali juga mulai mengadopsi sistem pembayaran digital QR Indonesia Standard (QRIS) sebagai kanal pembayaran yang efisien, murah, mudah, aman, dan tercatat serta interoperable.
Rencananya, bank milik pemprov dan pemda di Bali ini akan mengimplementasikan sistem ini untuk transaksi sumbangan dana bagi tempat-tempat agama di Pulau Bali, salah satunya adalah pura. Dirut BPD Bali Nyoman Sudharma menuturkan dengan penggunaan QRIS, maka pemangku agama tidak perlu lagi menghitung uang sumbangan karena dananya sudah langsung otomatis masuk ke rekening sehingga lebih efektif dan efisien.
“Kami sudah piloting oleh BI, dan mudah-mudahan dengan dukungan akan bisa kami penuhi,” ujarnya ditemui di lokasi sama.
Saat ini, BPD Bali sedang melakukan ujicoba terhadap 25 merchant untuk mengadopsi sistem pembayaran ini. Ke depannya, jika izin telah didapat dari bank sentral, pihaknya akan meningkatkan jumlah kerja sama dengan BPD agar mempermudah transaksi secara transparan.
Sudharma menegaskan pada 2020 bank berbasis di Denpasar ini akan meluncurkan secara resmi penggunakan sistem transaksi menggunakan kode ini. Menurutnya, selain untuk sumbangan di tempat ibadah, mereka juga akan mendorong transaksi ritel di acara seperti ajang Denpasar Festival. Potensi pemanfaatan sistem yang sudah lumrah digunakan di China ini sangat besar untuk di daerah pariwisata.
