Bisnis.com, DENPASAR – Langkah Otoritas Jasa Keuangan melikuidasi dua bank perkreditan rakyat di Bali dalam rentang 3 bulan seolah memberikan sinyal dan tekanan kepada BPR untuk memperbaiki kinerja.
Pemerhati perbankan dan UKM Viraguna Bagoes Oka mengatakan masalahnya, apakah sinyal OJK melalui pencabutan izin tersebut tersebut menjadi perhatian para pengurus BPR untuk berbenah?
Dia tidak kaget OJK melakukan likuidasi terhadap BPR Calisste Bestari Badung, Selasa (13/8/2019), menyusul BPR Legian yang lebih dulu dicabut izinnya pada 25 Juni 2019.
“Memang, sebaiknya ada perawatan khusus kepada BPR. Jika tidak, bukan tidak mungkin nasib sama akan menimpa BPR yang lain,” ujarnya di Denpasar pada Rabu (14/8/2019).
Menurut Viraguna yang mantan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali ini, ada tiga penyebab utama yang membuat bank prekreditan berjatuhan.
Pertama, BPR sebagai lembaga financial intermediary sedang berada di persimpangan jalan, karena harus menghimpun dana dan menyalurkan dengan skema yang lebih tinggi dari bank umum.
Dia menjelaskan BPR memerlukan cost of money dan cost of margin yang lebih besar daripada bank umum yang harus dikeluarkan atas pengelolaan dana tersebut. Belum lagi separate of margin menanggung berbagai komponen risiko, sehingga lending rate jauh lebih tinggi dari bank umum.
Kedua, BPR memiliki keterbatasan, misalnya tidak boleh membuka rekening giro, memiliki ATM, ataupun mengoperasikan mobile banking seperti bank umum, sehingga tidak bisa melayani transaksi nasabah dengan nyaman, mudah, dan cepat.
Dia menyebut para pengurus BPR harus “berakrobat” untuk menjaga keberlangsungan bisnis, sementara itu kredit banyak yang bermasalah (non-perform), banyak tunggakan, telat bayar, dan lain-lain. Kondisi ini membuat pembayaran kredit bank BPR juga terhambat.
Ketiga, pada era digital semua market menerapkan efisiensi dan menjamur pinjaman dana secara daring yang bisa diakses dengan mudah dan cepat. Meskipun suku bunga sangat tinggi dan penagihan yang “mengerikan”, jasa ini tetap sangat dilirik masyarakat.
Oleh karenanya, lanjut Viraguna, perlu perlakuan khusus kepada BPR agar tidak semakin banyak yang rontok. Apalagi pengurus BPR tidak antisipatif terhadap tiga hal tersebut di atas.
“Oleh karena itu, fit and proper test sangat penting dan asosiasi Perbarindo seharusnya berada tiga langkah di depan serta pintar membujuk anggota melakukan konsolidasi dengan OJK agar BPR diberikan kesempatan untuk bertumbuh,” lanjutnya.
Selain itu, seperti pernah disampaikan Viraguna, idealnya Bali cukup memiliki 40 hingga 50 BPR, sehingga 136 BPR yang ada saat ini perlu merger agar kinerja lebih sehat.
Dia mengutarakan ada BPR menyiasati larangan memiliki ATM melalui kerja sama dengan bank umum. Tentu ini bisa dilakukan jika memiliki kecukupan modal. Masalahnya, gengsi pemilik BPR cukup tinggi sehingga enggan bergabung. “Perlu ada regulasi yang memaksa BPR untuk memperkuat modal disetor.”
Dia berpandangan BPR masih memiliki masa depan bagus dengan kebijakan seperti membantu penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang dapat dikelola dengan mengambil margin 1% hingga 2% dari bunga yang ditetapkan 7% sehingga akan sedikit membantu kelangsungan BPR.
