Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bupati Badung Pamer Tri Kona kepada Komisi IX DPR

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjelaskan konsep Tri Kona dalam pembangunan bidang kesehatan di wilayah yang dipimpinnya kepada anggota Komisi IX DPR RI.

Bisnis.com, MANGUPURA--Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjelaskan konsep Tri Kona dalam pembangunan bidang kesehatan di wilayah yang dipimpinnya kepada anggota Komisi IX DPR RI.

“Pemkab menanggung warga saat lahir, hidup, dan meninggal dunia,” kata Giri Prasta saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (15/1/2019).

Giri Prasta pun menjelaskan saat warga ada yang mealhirkan tidak perlu pusing menyediakan biaya karena untuk persalinan ditanggung pemkab dan anak yang lahir langsung mendapatkan akta kelahiran serta perubahan kartu keluarga.

Masyarakat yang berobat di puskesmas, RSUD Mangusada, dan rumah sakit kerja sama termasuk dokter swasta berapa pun biayanya ditanggung oleh pemerintah. 

“Selain itu penunggu pasien kelas III mendapat santunan Rp 200 ribu per hari, sedangkan untuk santunan kematian Rp10 juta plus akta kematian dan perubahan KK,” akatanya.

Giri Prasta mengatakan Badung telah menetapkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang mencakup lima bidang prioritas pembangunan yakni pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan tenaga kerja; seni, adat, agama, tradisi dan budaya; pariwisata termasuk infrastrukturnya. 

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang dipimpon Ermalena itu merupakan bagian dari pengawasan pemenuhan akreditasi rumah sakit dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan rumah sakit untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Ermalena mengatakan ingin mendapatkan informasi dan gambaran secara komprehensif tentang pelaksanaan akreditasi rumah sakit.

Kedua, mendapatkan informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak rumah sakit dalam pelaksanaan akreditasi.

Ketiga, mendapatkan masukan dari beberapa pemangku kepentingan terkait pelaksanaan akreditasi rumah sakit. 

 “Rekomendasi Komisi IX diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, sehingga di masa yang akan datang pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan di rumah sakit yang telah terakreditasi dalam program JKN dapat menjadi optimal dan lebih baik lagi,” katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper