Targetkan UHC 95% pada 2019, Bali Anggarkan Rp495 Miliar untuk Pembiayaan JKN

Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan dana senilai Rp495 miliar untuk memberikan pembiayaan layanan Jaminan Kesehatan Nasional - Krama Bali Sehat yang ditargetkan mencapai Universal Health Coverage sebesar 95% pada 2019. 
Ni Putu Eka Wiratmini | 31 Desember 2018 11:25 WIB
Peserta BPJS Kesehatan memperlihatkan kartu peserta. - Antara

Bisnis.com, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan dana senilai Rp495 miliar untuk memberikan pembiayaan layanan Jaminan Kesehatan Nasional - Krama Bali Sehat yang ditargetkan mencapai Universal Health Coverage sebesar 95% pada 2019. 
 
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bali I Ketut Suarjaya mengatakan pada tahun depan, Universal Health Coverage (UHC) provinsi ini akan mencapai 95%. Untuk memenuhi target tersebut, Bali telah menyiapkan skema pembagian pembiayaan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun Pemerintah Kota (Pemkot).
 
Adapun Badung dan Denpasar menjadi dua wilayah Bali yang tidak mendapat bantuan pembiayaan dari Pemprov karena dinilai telah mampu dari segi pendanaan. Sementara itu, Gianyar dan Klungkung masing-masing dibantu pembiayaan sebesar 40% dan 49%. 
 
Kabupaten sisanya yakni Karangasem, Buleleng, Bangli, dan Jembrana dibantu pembiayaan sebesar 51% dari total anggaran yang dibutuhkan. 
 
"[Untuk] Pembiayaan UHC untuk 2019, Pemerintah Bali dan Kabupaten/Kota telah menganggarkan Rp495.671.353.200 dengan perincian sharing provinsi Rp170.468.649.798 dan kabupaten/kota sebesar Rp325.202.703.402," paparnya, Senin (31/12/2018).
 
Gubernur Bali I Wayan Koster menerangkan dengan skema pembagian pembiayaan ini, masyarakat akan semakin optimal mendapat pelayanan kesehatan.

Namun, anggaran untuk pembiayaan jaminan kesehatan ini masih disesuaikan dengan data lama. Sehingga, pada 2020, dia meminta masing-masing kabupaten untuk melakukan pembaruan data agar layanan kesehatan semakin akurat. 
 
Pemprov Bali juga akan mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan sebab masih banyak mendapat keluhan di masyarakat. Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Krama Bali Sehat (KBS), maka masyarakat mendapat manfaat layanan tambahan di luar layanan pada umumnya. 
 
Wayan optimistis dengan tambahan KBS, maka layanan yang tidak difasilitasi JKN dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, sistem pelayanan kesehatan untuk masyarakat akan semakin meningkat, mudah, dan cepat. 
 
"Untuk JKN plus KBS, nanti akan kami beri tahu detail manfaat layanan tambahannya," tambahnya. 

Tag : bali, jkn
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya


Top